BEKASIPEDIA.com | KOTA BEKASI – Kegiatan Car Free Day (CFD) di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, yang seharusnya menjadi ruang publik untuk berolahraga dan menikmati suasana bebas kendaraan, kembali diwarnai persoalan ketertiban. Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) kedapatan berjualan di badan jalan, meski sebelumnya telah mendapat teguran.
Temuan tersebut memicu teguran keras Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, kepada jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi saat melakukan peninjauan CFD pada Minggu (11/10/2026).
Bagi Tri, persoalan ini bukan sekadar keberadaan pedagang di lokasi yang tidak semestinya, melainkan juga menyangkut efektivitas pengawasan dan konsistensi penegakan aturan di ruang publik.
Terlebih, para pedagang yang kembali berjualan di badan jalan itu sebelumnya telah diingatkan agar tidak menempati lokasi yang berpotensi mengganggu ketertiban serta kenyamanan masyarakat. Namun, pelanggaran serupa masih ditemukan saat kegiatan CFD berlangsung.
Di tengah kondisi tersebut, kehadiran anggota Satpol PP yang bertugas mengoordinasikan pengawasan lingkungan juga dinilai belum optimal.
Situasi ini mendorong Tri mengambil langkah tegas dengan memerintahkan Kepala Satpol PP Kota Bekasi mengumpulkan seluruh anggotanya untuk mengikuti apel evaluasi di Plaza Pemerintah Kota Bekasi.
Dalam arahannya, Tri menekankan bahwa petugas penegak peraturan daerah harus hadir di lapangan, bersikap sigap, serta menjalankan tanggung jawab secara konsisten.
“Satpol PP harus hadir dan menjalankan tugasnya dengan baik. Jangan sampai pelanggaran yang sudah ditegur kembali terjadi karena pengawasan tidak berjalan maksimal. Saya minta seluruh anggota lebih sigap, tegas, dan bertanggung jawab,” ujar Tri, seperti dilansir pada Senin (12/10/2026).
Penertiban Bukan Berarti Mematikan Usaha Pedagang
Di balik teguran tersebut, Tri menegaskan bahwa penataan PKL bukan semata-mata untuk melarang masyarakat mencari nafkah. Pemerintah justru ingin memastikan aktivitas perdagangan. (pede)
