Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi beralasan dibukanya kembali sejumlah kegiatan perekonomian dikarenakan hendak menyelamat masyarakat dari dampak ekonomi.
Selain itu juga, angka reproduksi Covid-19 di Kota Bekasi dibawah satu. Artinya tingkat penyebaran Covid-19 sudah terjadi pelemahan.
“Sudah seminggu enggak ada angka kematian, kecuali yang dianggap khusus. Maka kan bukan kesehatannya saja tapi ekonomi perlu ditangani,” kata Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi di Stadion Patriot Candrabaga pada Jumat (5/6/2020) lalu.
Orang nomor satu di Kota Bekasi ini menjelaskan proyeksi APBD Kota Bekasi 2020 sekitar Rp 7 triliun.
Akan tetapi akibat pandemi corona atau selama tiga bulan pembatasan, APBD Kota Bekasi 2020 anjlok hingga 50 persen. “Ya separuh, APBD Rp 7 triliun separuh terkuras habis,” ujar politisi dari Golkar ini.
Ia mengatakan, sekitar Rp 3,5 triliun APBD Kota Bekasi itu digunakan untuk gaji pegawai, pelayanan kesehatan, penanganan Covid-19, dan biaya pendidikan.
Sehingga target program-program kerja Pemkot Bekasi belum bisa terpenuhi tahun ini.
“Kan tinggal biaya buat gaji sama kesehatan, pendidikan, selain itu program enggak ada. Itu dahsyatnya, APBN juga sama. DKI juga sama dari Rp 90 triliun tinggal Rp 40 triliun, kan luar biasa,” ungkap Rahmat Effendi.
Kata Pepen, sapaan akrabnya, hal itu yang menjadi alasan mulai melakukan pembukaan sejumlah kegiatan ekonomi.
“Kalau kita enggak buka (kegiatan perekonomian) terus-terusan (pendapatan akan kurang banyak), makanya DKI udah mulai kan,” paparnya.
Alasan Wali Kota Bekasi
Epidemi virus corona atau covid-19 tidak hanya memicu jatuhnya korban jiwa, tetapi juga secara langsung mempengaruhi roda perekonomian, termasuk pendapatan daerah. Dikutip dari Kompas.com, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, APBD Kota Bekasi 2020 diperkirakan anjlok hingga 50 persen akibat pandemi Covid-19.
“Ya separuh, APBD Rp 7 triliun separuh terkuras habis,” ujar Pepen di Kota Bekasi, Jumat (5/6/2020) kemarin.
Ia mengatakan, sekitar Rp 3,5 triliun APBD Kota Bekasi itu digunakan untuk gaji pegawai, pelayanan kesehatan, penanganan Covid-19, dan biaya pendidikan.Sehingga target program-program kerja Pemkot Bekasi belum bisa terpenuhi tahun ini.
“Kan tinggal biaya buat gaji sama kesehatan, pendidikan, selain itu program enggak ada. Itu dahsyatnya, APBN juga sama. DKI juga sama dari Rp 90 triliun tinggal Rp 40 triliun, kan luar biasa,” ungkapnya lagi.
“Kalau kita enggak buka (kegiatan perekonomian) terus-terusan (pendapatan akan kurang banyak), makanya DKI udah mulai kan,” katanya.
Oleh karena itu, guna mendongkrak pendapatan daerah yang merosot, pada masa PSBB proporsional, Pihak Pemkot mulai membuka sejumlah aktivitas perekonomian.
Misalnya, mal di Kota Bekasi secara bertahap mulai diperbolehkan beroperasi.
Bahkan, tempat hiburan dan tempat pariwisata diperbolehkan beroperasi asal karyawannya telah jalani rapid test berkala.
