CIKARANG PUSAT, BEKASIPEDIA.com – Masuknya Kabupaten Bekasi dalam kajian pembentukan Provinsi Bogor Raya menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, Iip Sarip Bustomi, layak dipertimbangkan. Hal tersebut tidak lepas dari kurangnya perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Kabupaten Bekasi.
Iip Sarip Bustomi menilai, Jawa Barat sepertinya terlalu luas untuk dikelola oleh satu pemerintahan provinsi. Sehingga, muncul gejolak pembentukan provinsi baru, terutama dari daerah yang minim sentuhan dari pemerintah provinsi, termasuk Kabupaten Bekasi.
“Oleh karena itu saya berpikir dari dulu, apakah terlalu luas hingga tidak sempat ke Kabupaten Bekasi. Jadi pantas ada konsep-konsep pembentukan provinsi Bodebek, Bogor-Depok-Bekasi. Jadi sepertinya perlu dipertimbangkan,” kata salah satu anggota dewan paling senior ini seperti dilansir Rabu (21/8/2019).
Pada rapat paripurna HUT Kabupaten Bekasi pada Kamis 15 Agustus 2019 lalu, Iip menjadi dewan yang paling vokal. Saat rapat tengah berjalan, Iip meminta interupsi yang isinya khusus menyampaikan kekecewaannya terhadap Pemprov Jawa Barat, terutama kepada gubernur yang tidak pernah hadir dalam setiap rapat paripurna HUT Kabupaten Bekasi.
Menurut dia, dalam empat periode dirinya menjabat sebagai anggota dewan, jarang sekali dihadiri gubernur.
“Mohon maaf saya, dengan tidak mengurangi rasa hormat, di tengah Kabupaten Bekasi memiliki obsesi menjadi Bekasi baru Bekasi bersih, saya secara pribadi berharap beliau (gubernur) hadir untuk memberikan spirit, tuntunan, bantuan atau dipantau. Memang pahit tapi harus saya katakan tapi nyatanya beliau tidak hadir,” ucapnya.
Hal ini, lanjut dia, tidak bisa dianggap sepele karena dapat membuktikan seberapa penting suatu daerah di mata pemimpinnya. Apalagi, Kabupaten Bekasi dinilai tengah membutuhkan dukungan pasca diguncang kasus suap Meikarta yang melibatkan mantan bupati, Neneng Hasanah Yasin.
“Makanya, apakah Jawa Barat terlalu besar, 27 kabupaten/kota sehingga tidak sempat ke Kabupaten Bekasi. Kami sebenarnya tidak ingin ada provinsi Bodebek tapi nyatanya kehadiran provinsi saja tidak ada,” ucap dia.
Jalin Komunikasi
Sementara itu, Andi (31) warga Tambun Selatan memberikan tanggapan berbeda. Dia menilai, persoalan pembangunan di Kabupaten Bekasi tidak dipengaruhi pemerintahan provinsi. Kemajuan suatu daerah sejatinya menjadi tanggung jawab daerah itu sendiri.
“Jadi menurut saya bukan soal Kabupaten Bekasi mau pindah ke provinsi baru Bogor atau ikut ke DKI Jakarta atau bahkan stay di Jabar. Tapi bagaimana Pemerintah Kabupaten Bekasi ini sendiri yang harus bisa menjalin komunikasi dengan pemerintahan di atasnya,” ucap dia.
Andi mengaku ber-KTP Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi namun dirinya pun tinggal pula di kediaman orang tuanya di DKI Jakarta. Menurut dia, Jakarta tidak sepenuhnya lebih baik dari Kabupaten Bekasi. Hanya saja, karena berstatus sebagai ibukota, perekonomian di Jakarta lebih meningkat.
Namun, jika nantinya memilih bergabung dengan Jakarta pun tidak akan menjadi jaminan Kabupaten Bekasi lebih sejahtera. Soalnya, tetap saja, Kabupaten Bekasi menjadi daerah pinggiran ibu kota. Begitupun jika bergabung dengan Bogor Raya.
“Tidak jadi jaminan mau ke Jakarta atau ke Bogor, ujung-ujungnya nanti warga yang pusing karena pemerintahannya ganti. Setahu saya, yang dicari itu kan bantuan keuangan dari provinsi, maka menurut saya itu bagaimana daerahnya menjalin komunikasi dengan provinsi. Kalau bagus komunikasinya, maka pembangunannya tentu diprioritaskan. Jadi mau pindah atau mau tetap, warga mah begitu-begitu saja,” ucap dia. (*)
