BEKASIPEDIA.com | KOTA BEKASI – Rencana Wali Kota Bekasi Tri Adhianto untuk berkantor secara bergantian di kantor Rukun Warga (RW) mendapat sambutan positif dari masyarakat.
Bagi warga, kehadiran orang nomor satu di Kota Bekasi langsung di lingkungan permukiman bukan sekadar simbol kedekatan pemerintah dengan masyarakat.
Lebih dari itu, langkah tersebut diharapkan menjadi ruang baru untuk menyampaikan persoalan yang selama ini mereka hadapi sehari-hari.
Program berkantor di kantor RW juga dinilai dapat membuat proses penyerapan aspirasi berlangsung lebih dekat dan tidak selalu harus melewati jalur birokrasi yang panjang.
Ketua RW 09 Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Eko Mulyana, mengaku mengetahui rencana tersebut melalui media sosial. Ia menilai program itu menjadi inovasi yang belum pernah diterapkan oleh wali kota sebelumnya.
“Bagus, belum ada program wali kota seperti ini. Secara tidak langsung masyarakat akan merasa lebih dekat dengan kehadiran Pak Wali Kota,” ujar Eko di Jatisampurna, Kota Bekasi pada Jum’at (2/10/2026).
Menurut Eko, selama ini penyampaian aspirasi masyarakat umumnya dilakukan melalui forum maupun rapat resmi yang melibatkan unsur pemerintahan.
Sejumlah persoalan warga memang telah mendapatkan perhatian dan sebagian di antaranya sudah terealisasi, seperti perbaikan drainase di jalan utama.
Namun, jika wali kota dapat hadir langsung di tingkat RW, Eko menilai kesempatan tersebut dapat menjadi momentum untuk melihat persoalan lingkungan secara lebih nyata sekaligus mendengarkan keluhan warga dari dekat.
Warga Siapkan Titipan Masalah Kabel Menjuntai
Jika wilayah RW 09 mendapat giliran menjadi lokasi berkantor Wali Kota Bekasi, Eko mengaku telah menyiapkan sejumlah persoalan yang ingin disampaikan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah keberadaan kabel provider yang menjuntai di sepanjang jalan raya.
Bagi warga, persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan tampilan lingkungan. Kabel yang tidak tertata juga dinilai berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan.
“Saya ingin menyampaikan persoalan kabel provider yang menjuntai di sepanjang jalan raya. Selain membahayakan, kondisinya sangat mengganggu estetika wilayah,” tegas Eko.
Aspirasi tersebut menggambarkan persoalan yang mungkin terlihat sederhana, tetapi bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat setiap hari.
Di tengah kawasan permukiman yang terus berkembang, penataan utilitas menjadi salah satu pekerjaan rumah yang membutuhkan koordinasi berbagai pihak.
Warga Minta Pemerintah Perhatikan Daya Beli
Harapan terhadap program berkantor di RW tidak hanya datang dari pengurus wilayah.
Ayu, salah seorang warga RW 09, berharap pertemuan langsung antara pemerintah dan masyarakat nantinya tidak berhenti pada penyampaian keluhan, tetapi dapat melahirkan program yang memberikan dampak terhadap kehidupan ekonomi warga.
Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
“Ekonomi makin susah. Harga bensin naik, bahan makanan juga ikut-ikutan mahal,” tutur Ayu.
Ia berharap pemerintah dapat mendengar langsung kondisi masyarakat sehingga kebijakan yang dirancang benar-benar menyentuh kebutuhan warga di tingkat lingkungan.
Polisi Tidur untuk Lindungi Anak-anak
Persoalan berbeda disampaikan Wati, warga Jatiraden lainnya. Ia menyoroti aspek keselamatan di lingkungan permukiman, khususnya bagi anak-anak.
Menurut Wati, sejumlah kendaraan masih melaju dengan kecepatan tinggi di kawasan yang banyak dihuni keluarga dan menjadi tempat anak-anak beraktivitas.
Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan pemasangan pembatas kecepatan atau polisi tidur di lokasi yang dinilai membutuhkan.
“Di lingkungan sini belum ada polisi tidur. Pengendara sering melaju dengan kecepatan tinggi, padahal banyak anak kecil main,” ungkap Wati.
Bagi warga, persoalan seperti kabel yang semrawut, kondisi ekonomi hingga keselamatan anak merupakan masalah yang paling mudah dirasakan karena terjadi di lingkungan tempat mereka tinggal.
Karena itu, rencana Wali Kota Bekasi berkantor di kantor RW diharapkan menjadi ruang untuk mempertemukan kebijakan pemerintah dengan realitas persoalan masyarakat secara langsung.
Warga berharap program tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial atau sekadar wacana. Kehadiran wali kota di tengah lingkungan diharapkan dapat menjadi momentum untuk mengidentifikasi persoalan, menentukan tindak lanjut, sekaligus memastikan aspirasi warga benar-benar masuk dalam agenda penyelesaian pemerintah.
Dengan begitu, kantor RW bukan hanya menjadi tempat pelayanan administratif masyarakat, tetapi juga dapat menjadi ruang dialog antara pemerintah dan warga dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tingkat paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. (pede)
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp BEKASIPEDIA agar tak ketinggalan update berita menarik setiap hari.
