BEKASI SELATAN, BEKASIPEDIA.com – Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan besarnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI jadi salah satu hal yang menguatkan keinginan Bekasi gabung ke wilayah Jakarta.
Tidak dipungkiri, antara Bekasi dan Jakarta memang punya perbedaan APBD yang begitu mencolok. APBD DKI tahun 2019 sebesar Rp77,9 triliun, berbanding anggaran daerah Kota Bekasi di tahun yang sama sebesar Rp6,6 triliun.
Artinya, anggaran belanja daerah Kota Bekasi cuma 8 persen dari anggaran Ibu Kota. “Dari aspek percepatan pembangunan DKI juga mempunyai APBD yang begitu besar,” ucapnya seperti dilansir Minggu (24/8/2019).
Selain soal aspek anggaran, Bekasi dan Jakarta juga disebut punya kedekatan dari segi budaya, emosional dan topografi wilayah.
Sehingga bila pemekaran dilakukan, menurut Rahmat Bekasi lebih berpotensi masuk ke dalam wilayah Jakarta. Bekasi dipandang lebih cocok masuk ke wilayah Jakarta Tenggara.
Hal lainnya ialah soal transportasi. DKI Jakarta memiliki akses yang memudahkan penduduknya berlalu lalang. Akses bagi warga Bekasi yang menuju Ibu Kota juga terus dibenahi.
Satu hal pasti mengapa DKI mempunyai transportasi lebih baik dibanding Bekasi, tak lain karena mereka memiliki keuangan besar sumber dari mobilitas pajak setiap daerah.
“Kita lebih berpotensi umpamanya membangun provinsi atau bergabung dengan DKI Jakarta,” ujarnya.
Namun, ia mengaku penggabungan Bekasi masuk ke wilayah Jakarta baru sebatas wacana internal. Gagasan ini belum sampai pada tingkat pemerintah pusat yang memiliki kewenangan mengurusinya. “Ini sekarang baru gagasan-gagasan,” ungkap dia.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri sempat menanggapi soal wacana Kota Bekasi masuk ke dalam wilayah Ibu Kota.
Menurut Anies, wewenang itu merupakan ranah pemerintah pusat.
Namun jika di masa mendatang pemerintah pusat benar-benar merealisasikan hal tersebut, maka Jakarta akan setuju.
Sebab secara ekonomi, kawasan Jakarta dan sekitarnya memang sudah terintegrasi. Hanya saja secara administrasi pemerintahan, Ibu Kota terpisah dari wilayah-wilayah penyangga itu.
“Kalau itu keputusan pemerintah pusat ya kita jalankan. Kan keputusan lewat undang-undang, PP, kita berkewajiban melaksanakan. Kita tunggu saja bagaimana arah pemerintah pusat,” ungkap Anies. (*)
