JAKARTA, BEKASIPEDIA.com – Tahapan Pemilu 2024 memasuki masa tenang, masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu maupun yang berhubungan dengan ajakan memilih parpol atau caleg tertentu.
Kita harus tahu, masa tenang untuk Pemilu 2024 mulai berlaku atau berlangsung sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan 13 Februari 2024 mendatang.
Nah sobat, selama masa tenang berlangsung, bagi pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun Calon Legislatif dilarang menjanjikan atau memberi imbalan kepada pemilih untuk:
Tidak menggunakan hak pilih.
Memilih pasangan calon.
Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu.
Memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Memilih calon anggota DPD tertentu.
Semua tertuang dalam Pasal 278 pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Larangan Pada Masa Tenang
Ada tiga poin yang harus kita ketahui terkait Larangan pada Masa Tenang, simak uraina berikut ini:
Pertama, media masa cetak, media daring, media online, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Masa Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.
Hal ini berdasarkan Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum.
Kedua, pengumuman hasil survey atau jajak pendapat tentang Pemilu, sebagaimana dimaksud pada ata (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.
Dasarnya adalah Pasal 449 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Ketiga, Melakukan Kampanye Pemilu.
Landasannya adalah, Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pemilihan Umum.
Sanksi bagi Pelanggar di Masa Tenang
Pertama, Pasal 509 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Setiap orang yang mengumumkan hasil survey atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah).
Kedua, Pasal 523 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara Langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
Ketiga, Pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Bagaimana sobat BEKASIPEDIA? Cukup jelas ya larangan pada Masa Tenang dan sanksi yang akan diterima jika melanggarnya.
Imbauan Bawaslu untuk Masa Tenang
Imbauan di Masa Tenang ini, bersumber atau berdasarkan Instruksi Ketua Bawaslu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan pada Masa Tenang Pemilu Tahun 2024.
Bawaslu mengimbau kepada peserta Pemilu, tim kampanye Pemilu, dan atau pelaksana kampanye Pemilu untuk:
Pertama, membersihkan alat peraga dan bahan kampanye Pemilu sebelum jadwal masa tenang sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yaitu Minggu 11 Februari 2024 sampai dengan Selasa 13 Februari 2024.
Kedua, tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada aktifitas kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan sebagainya pada masa tenang sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yaitu Minggu 11 Februari 2024 sampai dengan Selasa 13 Februari 2024.
Ketiga, menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara atau pada tanggal 29 Februari 2024 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
“Jika sahabat BEKASIPEDIA sudah paham, jangan lupa ya!!! beritahukan juga kepada orang-orang terdekatmu, dan orang-orang yang kamu kenal. Agar Pemilu 2024 berlangsung aman, damai dan lancar untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Cekidott Seerrrrr,” tegas Bang Pede, maskotnya BEKASIPEDIA menghimbau. (ist/jek)
