BEKASI SELATAN, BEKASIPEDIA.com – Pembangunan puluhan gedung sekolah oleh Pemerintah Kota Bekasi, melalui Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) pada tahun 2019 ini diduga kuat dibatalkan.
Hal itu disinyalir terkait ketiadaan anggaran. Sehingga, puluhan rencana pembangunan yang diduga kuat terkena rasionalisasi oleh Pemerintah Kota Bekasi itu, hilang dari daftar lelang di web LPSE Kota Bekasi, Jawa Barat.
Saat dikonfirmasi Kepala Disperkimtan Kota Bekasi, Dadang Ginanjar didampingi Sekretaris Dinas Imas Aisiyah yang ditemui usai mengikuti rapat rasionalisasi dengan Sekda membantah dibatalkannya rencana pembangunan gedung itu.
Namun, saat ditanya akan hilangnya daftar lelang pembangunan puluhan gedung sekolah itu, Dadang tidak menampiknya. “Iya memang hilang ya,” katanya, Kamis (9/5/2019).
Sementara menjawab apakah rencana pembangunan gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi yang dialokasikan belasan miliar pada tahun 2019 ini, Dadang mengaku, rencana pembangunan itu akan tetap dilaksanakan.
“Itu tetap akan dilaksanakan, karena memang sudah sangat dibutuhkan,” kata Dadang.
Kendati demikian, salah satu kandidat calon Sekda Kota Bekasi yang masuk menjadi peserta lelang jabatan tersebut, mengakui akan banyak dari kegiatan proyek fisik di tahun ini pada instansi yang dipimpinnya terkena rasionalisasi. “Ya banyak yang terkena rasionalisasi,” papar dia.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Aan Suhanda ditemui terpisah enggan berkomentar banyak.
Aan saat ditanya perihal berapa persen penarikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi pada triwulan kedua di bulan kedua ini, mengaku sudah disebutkan dalam laporannya setiap hari.
“Saya sudah sebutkan dalam laporan yang setiap hari saya lakukan,” katanya tanpa menjelaskan laporan tersebut disampaikan kepada siapa sambil berlalu menaiki mobilnya menghindari wartawan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat Dinar Faizal Badar membantah akan dilakukannya rasionalisasi.
Mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi tersebut mengaku, itu bukan rasionalisasi, namun jika pendapatan tidak sesuai target, maka harus ada kegiatan yang dipertimbangkan.
Menjawab pertanyaan adanya keluhan sejumlah kepala dinas terkuat banyaknya kegiatan proyek yang dicoret, Dinar mengatakan hal itu karena kondisi pendapatan yang tidak sesuai target tadi. “Ya tadi itu, pendapatan yang tidak sesuai target. Jadi yang mengatahui hal itukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang mana perlu pertimbangan,” ulang Dinar. (*)
