Usulkan Dukungan Pembiayaan Daerah
Selain kewenangan pengawasan dan penyerapan tenaga kerja, Pemda Kabupaten Bekasi juga mengusulkan adanya skema dukungan pembiayaan bagi pemerintah daerah yang wilayahnya menjadi pusat pertumbuhan kawasan industri.
Endin menyampaikan, perkembangan kawasan industri menimbulkan kebutuhan pembiayaan untuk menangani berbagai dampak dan kebutuhan pembangunan di daerah.
“Karena kawasan industri berkembang di daerah, kami mengusulkan agar ada bagian dari bagi hasil investasi. Yang bisa diberikan kepada pemerintah kabupaten,” katanya.
Menurut Endin, dukungan pembiayaan tersebut diperlukan agar pemerintah daerah memiliki kapasitas yang memadai dalam menyediakan pelayanan dan menangani kebutuhan yang muncul seiring pertumbuhan aktivitas industri.
Masukan Bekasi Masuk Bahan Pembahasan
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, berbagai aspirasi yang disampaikan Pemda Kabupaten Bekasi akan menjadi bagian dari bahan pembahasan RUU Kawasan Industri.
Komisi VII meminta pemerintah daerah menuangkan seluruh masukan tersebut secara resmi melalui surat agar dapat terdokumentasi dalam proses penyusunan regulasi.
“Nanti kami minta Pemda Kabupaten Bekasi menyampaikan apa yang menjadi masukan kepada kami tulis melalui surat. Kalau dari Provinsi kan sudah mengirimkan, nanti masukan-masukan ini akan kami jadikan masukan penyusunan RUU Kawasan Industri,” ujar Saleh.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya menghimpun masukan dari daerah yang memiliki aktivitas industri besar. Bagi Kabupaten Bekasi, penguatan regulasi diharapkan dapat berjalan seiring dengan kebutuhan investasi, perlindungan lingkungan, penyerapan tenaga kerja lokal, serta kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dampak pertumbuhan kawasan industri. (rri/bp)
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp BEKASIPEDIA agar tak ketinggalan update berita menarik setiap hari.
