MEDAN SATRIA, BEKASIPEDIA.com – Terkait dengan 10 halte Modern dan smart yang dipersembahkan Dinas Perhubungan Kota Bekasi belakangan ini menimbulkan polemik dugaan korupsi terhadap proyek tersebut.
Bahkan puluhan mahasiswa yang tergabung di Komisariat PMII STIE Mitra Karya menggeruduk gedung Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, Rabu (24/1/2024) siang.
Kedatangan mahasiswa ini sebagai aksi adanya dugaan tindakan praktikum korupsi pada tubuh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi dalam pemeliharaan 32 titik Halte dan pemeliharaan 10 Halte yang terjadi tak sesuai harapan dengan anggaran yang diturunkan pada APBD TA 2023.
“Saya menduga ada beberapa kejanggalan dalam pemeliharaan halte ini. Karena melihat dari pada Pemeliharaan 32 titik halte yang ada TA 2023 di bulan April. Lalu pada Tahun yang bersamaan TA 2023 di November dilakukan pemeliharaan 10 halte,” ucap Muhamad Bayu selaku Korlap Aksi kepada awak media di lokasi aksi tersebut.
Hal ini pun menjadi pertanyaan kuat bagi para pendemo terkait urgensi pembangunan halte yang disebut Halte ‘Sultan’. Pasalnya, ada halte baru yang dibangun bersampingan dengan halte yang lama.
Tak hanya itu, menurut Bayu, setelah proses investigasi ke beberapa Halte, mahasiswa pun melihat banyak sekali fasilitas halte yang tidak bisa digunakan, seperti lampu, charger, dan sound audionya yang tidak dapat berfungsi.
“Dalam hal yang bersamaan saya mendesak kepada pihak Kejaksaan Negri Kota Bekasi untuk melakukan audit investigasi dalam kasus pemeliharaan halte sultan tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dishub Kota Bekasi, Zeno Bachtiar menyampaikan kepada para aksi mahasiswa PMII Kota Bekasi terkait keterbukaan atau transparansi anggaran revitalisasi Halte yang sudah terpublish di dalam website LPSE.
“Anggaran semuanya terpublish, tidak ada yang tertutupi dengan hal tersebut. Anggaran senilai Rp133 juta sampai Rp175 juta untuk revitalisasi Halte itu semua terbuka,” pungkas Zeno.
Zeno pun membantah bahwa pembangunan halte bukan senilai Rp800 juta. Namun, bervariasi sesuai dengan volume dan sesuai dengan dimensinya.
“Ini yang paling penting, transparansi anggaran, akuntabilitas, pertanggungjawaban anggaran sangat penting bagi kami. Saya pun selaku Kadishub pasti mempertanggungjawabkan anggaran itu,” pungkas Zeno. (ist/whb/pd)
