“Tuntutan masyarakat ini masih realistis. Hal-hal yang wajar maka diselesaikan secara wajar. Saya takut kalau masalah ini diselesaikan dengan cara seperti itu (kekerasan) masyarakat semakin terbakar dan tersinggung,” ungkapnya.
Sebelumnya Pemkab Bekasi menawarkan opsi pemberian kompensai berupa dana desa ke warga Burangkeng. Dana desa itu nanti masuk ke kas desa untuk digunakan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat padat karya atau badan usaha bersama.
Namun, tawaran itu mendapatkan penolakan dari warga maupun Kepala Desanya sendiri. “Ada info seperti itu (kompensasi dana desa) warga rapat kumpul bersama aparat desa. Mereka tidak setuju, termasuk saya juga sebagai kades. Karena harus ada payung hukumnya aturan harus ada, jangan asal transfer ke rekening desa,” jelas Nemin. (*)
