Eka juga menghimbau, kepada Camat se-Kabupaten Bekasi agar dapat memantau jalannya pendistribusian e-KTP. Serta, tidak ada pungutan apapun yang dibebankan kepada masyarakat. “Pak Camat dan Bu Camat saya himbau untuk memantau, jangan sampai nanti ada masalah. Apalagi ada pungutan-pungutan, layanan pencetakan e-KTP ini gratis,” paparnya.
Pelayanan e-KTP di Banten Acak-acakan
Kepala perwakilan Ombudsman RI Banten, Bambang Sumo menyatakan jika kinerja Gubernur Banten Wahidin Halim dalam menyelesaikan berbagai upaya kepada pelayanan publik sudah sangat banyak dirasakan kemajuan dan perbedaan dari tahun tahun sebelumnya. “Kami menilai Gubernur Banten sangat konsen terhadap peningkatan pelayanan publik,” ujar Bambang.
Bahkan, menurutnya, Wahidin terbukti turun langsung ke lapangan secara teknis. Hanya masih kurang terimbangi oleh unit kerja yang ada.
Dirinta juga mengatakan jika masih banyak yang belum memenuhi standar pelayanan publik yang ditetapkan di Provinsi Banten ini. Sebagai contoh pelayanan perekaman e-KTP yang masih belum bagus. “Saya minta Disdukcapil segera lakukan pencetakan. Seluruh Kecamatan juga segera percepat lakukan pencetakan e-KTP, nanti blangko yang kita dapat itu di disribusikan ke 23 Kecamatan,” kata Plt Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.
Eka meminta permasalahan e-KTP dapat segera ditangani. Menurutnya permasalahan e-KTP di Kabupaten (Kab) Bekasi merupakan hal yang menjadi perbincangan yang ramai di masyarakat.
“Masyarakat banyak yang mengadu dan mengeluhkan terkait lamanya pencetakan e-KTP oleh karena itu saya minta jajaran Disdukcapil dan juga para camat agar segera menangani dengan serius,” ucapnya.
Eka juga menghimbau, kepada Camat se-Kabupaten Bekasi agar dapat memantau jalannya pendistribusian e-KTP. Serta, tidak ada pungutan apapun yang dibebankan kepada masyarakat.
“Pak Camat dan Bu Camat saya himbau untuk memantau, jangan sampai nanti ada masalah. Apalagi ada pungutan-pungutan, layanan pencetakan e-KTP ini gratis,” paparnya. (*)
