Bagi warga, penanganan banjir bukan semata-mata tentang pengerukan sungai atau pembangunan saluran air. Lebih dari itu, masyarakat membutuhkan solusi jangka panjang yang mampu mengurangi risiko genangan, didukung pemeliharaan infrastruktur dan perencanaan yang berkesinambungan.
Jalan Rusak Menjadi Catatan Aspirasi Masyarakat
Selain persoalan banjir, kondisi jalan di sejumlah wilayah juga menjadi perhatian masyarakat. Kawasan Kalibaru dan Kaliabang Tengah termasuk lokasi yang disebut dalam dialog mengenai kebutuhan perbaikan infrastruktur.
Kondisi jalan lingkungan memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari, mulai dari mobilitas warga hingga kegiatan ekonomi masyarakat.
Karena itu, aspirasi mengenai perbaikan jalan perlu dihimpun dan dipetakan berdasarkan tingkat kebutuhan serta kondisi di lapangan.
Sardi mendorong masyarakat untuk aktif menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Saya ingin sebanyak-banyaknya usulan masyarakat bisa masuk. Nanti kita lihat mana yang menjadi prioritas, mana yang harus didahulukan, dan mana yang bisa dilanjutkan pada tahap berikutnya,” ungkap Ketua DPRD Kota Bekasi ini.
Melalui mekanisme tersebut, kebutuhan yang mendesak diharapkan dapat memperoleh perhatian sesuai kewenangan dan ketersediaan anggaran.
Di sisi lain, kejelasan mengenai status usulan juga menjadi hal penting agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan aspirasi yang telah disampaikan, termasuk apabila pelaksanaannya harus menunggu tahapan perencanaan berikutnya.
Pelayanan Publik Harus Semakin Mudah dan Transparan
Persoalan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik. Kualitas pelayanan pemerintahan juga menjadi bagian penting yang menentukan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Dalam reses tersebut, Sardi menyoroti pelayanan administrasi kependudukan, seperti pengurusan KTP dan kartu keluarga, serta perizinan usaha.
Ia mendorong masyarakat agar tidak ragu menyampaikan kendala yang dialami, termasuk apabila menghadapi prosedur yang dinilai berbelit-belit.
“Kalau ada persoalan pengurusan KTP, kartu keluarga, atau perizinan yang berbelit-belit, silakan sampaikan kepada saya. Kalau bisa, sebutkan juga perangkat daerah atau pejabat yang bertanggung jawab. Aspirasi itu akan saya teruskan kepada Pak Wali Kota untuk menjadi bahan evaluasi,” tegas Sardi.
