CIKARANG PUSAT, BEKASIPEDIA.com – Sebanyak 178 Desa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sudah mencairkan Dana Desa tahap 1, dari 180 Desa yang mendapatkan Dana Desa dari Kementrian Desa. Dua Desa yang belum mencairkan Dana Desa tahap 1 yaitu Desa Telajung dan Desa Kutamukti karena terkendala administrasi.
Disampaikan Beni Yusnandar, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, bahwa untuk pencairan Dana Desa dibagi menjadi tiga termin. Termin pertama 20 persen kemudian Termin kedua 40 persen dan termin ketiga 40 persen masing-masing dari total Pagu Anggaran.
“Minggu kedua Mei 2019 sudah mulai dicairkan untuk 178 Desa,” kata Beni seperti dilansir dari media lokal Kamis (11/7/2019).
Sementara untuk dua Desa yang belum mencairkan karena terkendala adminitrasi minggu ini Desa tersebut akan melengkapi kekurangan persyaratan.
“Desa Telajung dan Desa Kutamukti sedang melengkapi persyaratan, mungkin minggu ini akan mengajukan untuk pencairan DD tahap 1,” jelasnya
Sementara ini, 178 Desa yang sudah menerima Dana Desa dari pemerintah pusat masih dalam tahap pembangunan. Setelah proses pembangunan tahap 1 selesai maka Desa bisa mengajukan proses pencairan tahap 2.
Lanjutnya, anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN guna untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
Sementara itu Jack Rusto, Konsultan Perizinan JR Konsultan (PT. Patriot Siber Media), meminta agar seluruh Kades tidak lagi melakukan berbagai macam pungutan dengan dalil Peraturan Desa (Perdes) untuk pembangunan desa karena pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana desa yang nilainya bombastis untuk pembangunan desa.
“Harus diawasi penggunaan dana desanya. Dan tidak ada lagi pungutan-pungutan untuk memperoleh surat-surat dari desa. Untuk pengurusan SKDP/U misalnya bisa dipungut Rp 1,5 juta dengan alasan membantu kas desa untuk pembangunan,” tandasnya saat dimintai komentar. (*)
