BEKASIPEDIA.com | KOTA BEKASI – Persoalan sampah hingga pengembangan usaha kuliner menjadi dua isu yang mencuat dalam kegiatan Reses III Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS, Ir. Hj. Chairun Nisa, M.M., di RT 03/RW 16, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kamis (8/10/2026).
Reses masa jabatan 2024-2029 Tahun Anggaran 2026 tersebut bukan sekadar agenda pertemuan antara wakil rakyat dan konstituen.
Di tengah lingkungan permukiman warga, berbagai persoalan sehari-hari disampaikan secara langsung, mulai dari masalah kebersihan lingkungan hingga harapan agar usaha kuliner masyarakat mendapat dukungan lebih serius dari pemerintah.
Salah satu keluhan yang mendapat perhatian Chairun Nisa adalah persoalan sampah di wilayah RW 16. Warga menyampaikan adanya dua lokasi yang telah cukup lama menjadi titik penumpukan sampah.
Tumpukan yang semakin menggunung bahkan menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu kenyamanan warga sekitar.
Bagi masyarakat, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut estetika lingkungan. Jika tidak segera ditangani, keberadaan tumpukan sampah juga berpotensi mengganggu kualitas lingkungan dan kenyamanan kehidupan sehari-hari.
Chairun Nisa mengatakan, persoalan sampah harus mendapatkan perhatian serius Pemerintah Kota Bekasi.
Menurutnya, penanganan tidak cukup hanya dilakukan dengan memindahkan atau membersihkan sampah, tetapi harus dicari solusi yang benar-benar mampu menyelesaikan persoalan di lapangan.
“Persoalan sampah masih menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Ada dua lokasi yang sudah cukup lama dirasakan masyarakat kondisinya dan membutuhkan perhatian. Ini menjadi perhatian kita bersama dan saya akan menyampaikan kepada Pemerintah Kota Bekasi agar segera dicarikan solusi,” ujar Chairun Nisa.
“Saya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Pemerintah Kota Bekasi tengah membangun fasilitas Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang menjadi salah satu solusi menjawab tantangan darurat sampah ini,” tandasnya lagi.
Dari Sampah Beralih ke Potensi Ekonomi Warga
Di balik persoalan lingkungan, reses juga membuka cerita lain tentang potensi ekonomi masyarakat.
Warga menyampaikan aspirasi mengenai pengembangan usaha kuliner yang dinilai memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.
Chairun Nisa melihat sektor kuliner sebagai salah satu kekuatan ekonomi masyarakat Kota Bekasi. Banyak usaha rumahan maupun UMKM yang telah menghasilkan produk makanan dan minuman, namun masih menghadapi berbagai kendala untuk berkembang lebih besar.
“Potensi kuliner di Kota Bekasi luar biasa. Persoalannya adalah bagaimana peran Pemerintah Kota Bekasi untuk betul-betul mendampingi para pelaku usaha kuliner agar bisa melakukan scale up atau meningkatkan skala usahanya,” katanya.
Menurutnya, pembinaan UMKM tidak seharusnya berhenti pada kegiatan pelatihan. Pelaku usaha membutuhkan pendampingan yang lebih menyeluruh, mulai dari legalitas usaha, sertifikasi halal, pengemasan, pemasaran hingga membuka akses pasar yang lebih luas.
Hal tersebut dinilai penting agar produk kuliner lokal tidak hanya berputar di lingkungan sekitar, tetapi mampu naik kelas dan menjangkau konsumen yang lebih luas.
“Kita berharap Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pendataan terhadap UMKM, khususnya usaha kuliner, sekaligus memberikan pendampingan terkait sertifikasi halal dan akses pasar,” ujarnya.
Bazar Kuliner Jadi Ruang Promosi UMKM
Chairun Nisa juga mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk menyediakan lebih banyak ruang promosi bagi pelaku usaha kuliner melalui pameran dan bazar.
Menurutnya, kegiatan semacam itu bukan hanya menjadi ajang seremonial, tetapi dapat menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM memperkenalkan produk, mendapatkan pelanggan baru, sekaligus membangun jaringan pemasaran.
“Di samping pembinaan, perlu juga ada pameran atau bazar kuliner secara berkala. Pelaku usaha kuliner bisa memanfaatkan ruang tersebut untuk memasarkan produknya. Tentu tetap melalui akses dan pendampingan dari Dinas Koperasi dan UMKM serta perangkat terkait,” jelasnya.
Harapannya, dukungan pemerintah dapat membuat pelaku usaha tidak berjalan sendirian. Ketika pendataan, pembinaan, legalitas, sertifikasi, promosi, dan akses pasar berjalan beriringan, usaha kecil memiliki peluang lebih besar untuk berkembang.
Pada akhirnya, reses di Jakasampurna memperlihatkan bahwa kebutuhan warga tidak hanya berkutat pada pembangunan fisik. Persoalan lingkungan dan penguatan ekonomi keluarga juga menjadi bagian penting dari aspirasi masyarakat yang perlu diperjuangkan.
Chairun Nisa pun memastikan berbagai masukan yang disampaikan warga akan menjadi bahan untuk diperjuangkan dalam pembahasan program dan kebijakan Pemerintah Kota Bekasi.
Dari persoalan sampah di sudut lingkungan hingga harapan pelaku usaha kuliner untuk naik kelas, reses menjadi ruang untuk membawa suara warga dari tingkat RT dan RW ke meja kebijakan.
Sebab bagi masyarakat, pembangunan bukan hanya tentang apa yang terlihat di jalan-jalan utama, tetapi juga tentang lingkungan yang bersih, usaha yang berkembang, dan keluarga yang memiliki kesempatan untuk hidup lebih sejahtera. (pede)
