CIKARANG, BEKASIPEDIA.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Bekasi menolak memilih Wakil Bupati (Wabup) Bekasi dari kalangan birokrat. Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Budiarta seperti dilansir Rabu (12/6/2019).
Diketahui, sebelumnya sempat ada dua nama birokrat di Pemkab Bekasi yang disebut – sebut menjadi kandidat wabup untuk mendampingi Eka Supria Atmaja yang hari ini dilantik sebagai Bupat Bekasi definitif. Keduanya ialah Sekda Kabupaten Bekasi, Uju dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, Juhandi.
Budiarta menjelaskan, penolakan wabup dari birokrat lantaran kemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Bekasi merupakan bagian dari perjuangan Partai Golkar dan partai koalisi. Selanjutnya, kata dia, jika wabup yang dipilih merupakan kader partai maka otomatis memiliki loyalitas terhadap partai.
“Semua kader menolak kalau wakil bupati dari birokrat. Karena yang sudah terjadi di daerah mana pun, setelah jadi, mengabaikan partai pengusungnya. Jadi kalau birokrat murni, nanti kasihan partai pengusungnya, kalau sudah duduk belum tentu ingat,” katanya seperti dilansir dari RadarBekasi.id, Rabu (12/6/2019).
Ia menegaskan, politikus yang ada di Partai Golkar tidak kalah dengan birokrat. “Apa hebatnya birokrat, mereka belum teruji, dan banyak juga politisi-politisi yang profesional, mengerti tata kelola daerah,” ujarnya.
Kemudian, jika ada usulan bahwa wakil bupati harus mengerti industri, Budi memastikan ada beberapa kader Golkar yang memiliki latar belakang tersebut.
“Ada beberapa kader yang biasa di industri, seperti Haji Sarim, dia berangkatnya juga dulu karyawan di perusahaan, pernah juga jadi pengusaha, dan jadi anggota DPRD, lalu sekarang masih jadi pengusaha di kawasan. Jadi tidak kalah dengan birokrat, itu yang penting,” ujarnya.
Ia mengatakan, sejauh ini belum ada penentuan wakil bupati belum mengerucut ke satu nama. Kendati demikian, ia mengaku, kandidat dari internal partai yakni Iip Bustomi, Sarim, Novi Yasin, dan Siti Qomariah kerap berkomunikasi mengenai pengisian jabatan wabup.
“Sebenarnya sampai detik ini saya sampaikan, belum ada yang mengerucut ke satu nama, dan belum ada yang dapat istilahnya tiket. Karena setelah pelantikan Pa Eka kita akan melakukan Musdalub, memilih ketua Golkar,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Akademisi Unisma, Adi Susila menyarankan agar Eka menggandeng birokrat yang paham tentang manajemen keuangan pemerintahan untuk menjadi wabup. Hal itu dilatarbelakangi sejumlah persoalan keuangan yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. (*)
