Kondisi keuangan masyarakat dalam dua tahun belakangan ini, menurutnya, bisa dibilang juga tidak membaik. Salah satu contohnya adalah soal uang tambahan yang bisa ditabung. Yang menjawab lebih sedikit ada (44 persen), sama saja (41 persen), lebih banyak (13 persen), dan yang menjawab tidak tahu 2 persen.
Ini artinya, kebijakan dalam bidang ekonomi pemerintahan Jokowi belum meningkatkan kondisi ekonomi individu.
“Hanya 18 persen yang menyebutkan bahwa mereka mempunyai lebih banyak uang untuk kebutuhan seharihari. Sebagian besar menyebutkan bahwa mereka punya lebih sedikit uang atau sama saja dibandingkan dua tahun lalu,” terangnya.
Hasil survei SPIN menunjukkan bahwa akses terhadap peluang ekonomi dan pemberdayaan masih merupakan kendala terbesar bagi rakyat Indonesia. Masyarakat masih belum merasakan kehadiran pemerintah dalam mendukung pemberdayaan. Walaupun 45 persen merasa cukup didukung, namun hanya 11 persen yang merasa sangat didukung, 30 persen sedikit didukung, 12 persen merasa sama sekali tidak didukung. Sementara yang menjawab tidak tahu 2 persen.
Kemudian, pembangunan infrastruktur penting, tetapi pemberdayaan masyarakat ternyata jauh lebih kuat diharapkan. Demikian juga halnya dengan harapan publik dalam masalah perbaikan ekonomi rakyat sehari-hari yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah ketimbang pembangunan infrastruktur.
Ada pandangan bahwa saat ini, Indonesia terlalu tergantung pada hutang dan investasi asing, dari pada sebaliknya. Hal ini menimbulkan konsekuensi dan persepsi bahwa orang Indonesia memiliki peluang ekonomi lebih kecil daripada orang asing.
Salah fokus Jokowi dalam memilih prioritas pembangunan, menciptakan peluang dan momentum Prabowo-Sandi mendongkrak potensi elektoralnya. Isu ekonomi adalah fokus utama Prabowo-Sandi dalam visi-misi, program dan kampanye menimbulkan banyak kesan positif serta meningkatkan Likeability mereka di mata publik.
