BEKASIPEDIA.com | KABUPATEN BEKASI – Gelombang kritik terhadap besarnya tunjangan anggota DPRD Kabupaten Bekasi kembali mencuat. Kelompok mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Mahamuda Bekasi menuding wakil rakyat lebih sibuk menikmati fasilitas mewah dibanding memperjuangkan nasib masyarakat.
Berdasarkan data yang dihimpun, di Kabupaten Bekasi berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 127 Tahun 2020 hingga Perbup Nomor 11 Tahun 2024, tunjangan rumah Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ditetapkan Rp 41,7 juta, Wakil Ketua Rp 40,2 juta, dan Anggota Rp 36,1 juta per bulan.
Anggaran tersebut belum termasuk tunjangan transportasi yang mencapai Rp 21,2 juta untuk Ketua dan Rp 17,3 juta untuk Wakil serta Anggota DPRD. Total anggaran untuk dua jenis tunjangan itu membebani APBD sekitar Rp 2,69 miliar per bulan atau Rp 32,3 miliar per tahun.
Jaelani Nurseha, mantan Ketua BEM Teknik Universitas Pelita Bangsa sekaligus aktivis Mahamuda Bekasi, menyebut praktik itu sebagai ironi besar. Bahkan, Mahamuda menilai DPRD Kabupaten Bekasi menggunakan regulasi untuk melegitimasi kenaikan tunjangan.
“Sementara di Kabupaten Bekasi banyak desa jalannya rusak, sekolah ambruk, dan layanan kesehatan minim. Namun, wakil rakyat sibuk menikmati tunjangan miliaran rupiah,” ujarnya, seperti dilansir pada Selasa (9/9/2025).
“Setiap dua tahun sekali selalu ada perwal atau perbup yang tidak membela rakyat, melainkan menambah kenyamanan DPRD. Ini pembajakan APBD secara sistematis,” tegasnya.
Dengan anggaran sebesar itu, Mahamuda menyebut pemerintah seharusnya bisa membangun sekolah, memperbaiki fasilitas kesehatan, atau memperlebar jalan desa.
“Dengan Rp 40 juta per bulan, satu anggota DPRD setara biaya rehab tiga ruang kelas. Kalau dikalikan 50 anggota, bisa bangun sekolah baru setiap tahun,” katanya.
Selain tunjangan, praktik perjalanan dinas DPRD juga dipersoalkan. Mahamuda menuding banyak kunjungan ke luar daerah hanya menjadi wisata politik.
Mahamuda Bekasi mengultimatum DPRD Kabupaten Bekasi untuk segera melakukan rasionalisasi tunjangan. Kalau desakan ini diabaikan, Jaelani mengingatkan maka akan ada gelombang aksi protes dari rakyat yang turun ke jalan. (brs/pede)
“Dibuka Kesempatan Bergabung Menjadi Wartawan Biro Kabupaten Bekasi, Jika Berminat Silahkan WA ke 081510868686”
