BEKASIPEDIA.com | KOTA BEKASI – Di sebuah siang yang terasa ganjil di Kota Bekasi, percakapan para kader Partai Persatuan Pembangunan tak lagi sekadar soal strategi politik atau konsolidasi menuju pemilu. Yang mengemuka justru kegelisahan tentang arah partai, tentang keputusan pusat, dan tentang sosok yang tiba-tiba kehilangan kursinya.
Nama H. Sholihin, atau yang akrab disapa Gus Shol, menjadi pusat pusaran itu.
Pencopotan dirinya sebagai Ketua DPC PPP Kota Bekasi oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bukan hanya memantik tanda tanya, tetapi juga memicu gelombang reaksi yang menjalar hingga ke tingkat paling bawah. Di warung kopi, di sekretariat kecil, hingga grup percakapan internal, satu nada terdengar sama: penolakan.
Gus Shol sendiri mengaku menerima kabar itu tanpa aba-aba.
“Tidak ada panggilan, tidak ada klarifikasi. Tiba-tiba surat keputusan turun,” ujarnya pada Minggu (12/4/2026).
Baginya, bukan semata soal jabatan yang dipersoalkan. Ia menyoroti proses yang dianggapnya janggal, bahkan cacat secara mekanisme organisasi.
Dalam pandangannya, keputusan itu tak hanya melangkahi prosedur, tetapi juga mengabaikan prinsip dasar yang tertuang dalam AD/ART partai.
Ia bahkan menyinggung detail yang bagi sebagian orang mungkin teknis, namun krusial dalam tradisi organisasi politik: absennya tanda tangan Sekretaris Jenderal dalam surat keputusan tersebut.
“Yang tanda tangan bukan Sekjen, tapi Wasekjen. Secara aturan, itu tidak sah,” katanya.
Namun, cerita ini tak berhenti pada satu nama. Di Kota Bekasi, riak itu berubah menjadi gelombang. Dari 12 Pimpinan Anak Cabang (PAC), sebanyak 11 memilih berdiri di belakang Gus Shol.
Mereka bukan sekadar menyatakan sikap, tetapi juga mengirim pesan keras kepada pusat: keputusan ini tidak diterima.
Hanya satu PAC yang tak ikut dalam barisan tersebut.
Bagi para kader di tingkat akar rumput, sosok Gus Shol bukan sekadar ketua. Ia dianggap bagian dari perjalanan panjang yang perlahan menghidupkan kembali denyut partai di kota ini.
Dalam ingatan mereka, baru kali ini PPP mampu menempatkan wakilnya di tingkat kota, meski dengan kekuatan yang terbatas.
“Ini bukan soal orangnya saja, tapi prosesnya. Kami merasa dizalimi,” kira-kira begitu kegelisahan yang bergulir di antara mereka.
Menariknya, Gus Shol sendiri tak menunjukkan ambisi untuk mempertahankan kursi. Ia justru menempatkan dirinya di tengah, antara keputusan pusat dan loyalitas kader di bawah.
“Saya tidak ambisi. Tapi teman-teman yang bereaksi. Mereka merasa kalau diganti dengan cara seperti ini, lebih baik mundur,” tuturnya.
Apa yang terjadi di Bekasi, tampaknya hanya serpihan dari cerita yang lebih besar di Jawa Barat.
Provinsi yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung suara PPP kini justru berada dalam ketegangan. Dari Pantura hingga Priangan Timur, pola yang sama disebut-sebut terjadi: evaluasi mendadak, pencopotan pengurus, hingga penunjukan pelaksana tugas dalam waktu singkat.
Setidaknya, menurut Gus Shol, ada sekitar 20 DPC di Jawa Barat yang merasakan keresahan serupa. Bahkan, sebagian di antaranya telah menempuh jalur hukum, menggugat keputusan yang dianggap sepihak.
Di titik ini, konflik tak lagi sekadar internal biasa. Ia berubah menjadi pertaruhan: antara konsolidasi dan fragmentasi.
Langkah “bersih-bersih” yang dilakukan di bawah kepemimpinan Muhamad Mardiono memunculkan dua wajah. Di satu sisi, ia bisa dibaca sebagai upaya penataan ulang struktur.
Namun di sisi lain, bagi sebagian kader, langkah itu justru terasa seperti pemutusan akar, menghilangkan figur-figur yang selama ini menjadi pengikat di tingkat bawah.
Bekasi memberi gambaran paling nyata tentang risiko itu.
Ketika mayoritas PAC memilih berdiri melawan keputusan pusat, yang dipertaruhkan bukan hanya satu posisi kepengurusan, melainkan loyalitas kolektif yang selama ini menjadi fondasi partai. (ist/pede)
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp BEKASIPEDIA agar tak ketinggalan update berita menarik setiap hari.
