BEKASI SELATAN, BEKASIPEDIA.com – Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menjelaskan seputar kartu sehat (KS) berbasis nomor induk kependudukan (NIK) atau yang dikenal luas dengan KS NIK.
Penjelasan dari politisi Golkar ini merupakan respons dari perkembangan isu sejak kabar pemberhentian sementara KS NIK merebak di tengah-tengah masyarakat Kota Bekasi. Bahkan muncul sekelompok orang mengaku ‘Pejuang KS NIK’ menggelar aksi demo ke DPRD Kota Bekasi untuk mendorong agar KS NIK dapat dilanjutkan kembali programnya.
Berikut penjelasan Wali Kota Bekasi yang dibuat pada 13 Desember 2019:
KARTU SEHAT BERBASIS NIK: KEARIFAN GAGASAN, ISU, DAN KEBIJAKAN NASIONAL
(Rahmat Effendi)
1. KEARIFAN GAGASAN
Kartu Sehat pada hakikatnya merupakan sebuah kearifan gagasan untuk melaksanakan amanah urusan wajib layanan dasar di Kota Bekasi. Kartu Sehat bersumber dari konsep Bekasi Cerdas, Sehat, dan Ihsan, yang digagaskan dan diimplementasikan oleh Kepala Daerah (Mochtar Mohamad dan Rahmat Effendi), sebagaimana telah ditetapkan pada RPJM D Kota Bekasi 2008-2013
Bekasi Sehat adalah pemerataan dan perluasan akses memperoleh layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, melalui penerapan
subsidi untuk layanan kesehatan bagi penduduk miskin, korban wabah, dan korban bencana. Dalam hal ini, masyarakat perlu menyimak bahwa prinsip utama Bekasi Sehat adalah pemerataan dan perluasan akses, serta peningkatan layanan kesehatan di Kota Bekasi, sedangkan kartu hanya bersifat instrumen;
Konsep Bekasi Sehat memang lebih awal dibandingkan pengaturan secara nasional, baik Undang-Undang (UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) maupun Peraturan Presiden (yang telah diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan). Gagasan pemerataan dan perluasan akses memperoleh layanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Bekasi, sejak Tahun 2008 dilandasi oleh UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, saat itu; dan
Program pemerataan dan perluasan akses memperoleh layanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Bekasi, yang sudah
digagaskan sejak Tahun 2008, ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah terpilih Periode Tahun 2013-2018 (Rahmat Effendi dan Ahmad Syaikhu), baru diwujudkan ke dalam bentuk “Kartu”, yakni Kartu Bekasi Sehat (yang kemudian bernama Kartu Sehat Berbasis NIK) sejak 26 Juli 2017.
2. ISU SOSIAL DAN POLITIK
Gagasan yang semula bersumber dari aspirasi publik yang kemudian diimplementasikan ke dalam bentuk kebijakan, semisal Kartu Jakarta Sehat (KJS) pada Tahun 2012, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada Tahun 2014, demikian pula Kartu Bekasi Sehat (KBS) pada Tahun 2017, tidak terlepas dari opini dan cemooh yang menuding sebagai kebijakan pencitraan dan lain sebagainya. Namun demikian sejalan dengan pemanfaatan Kartu Sehat (KS) yang telah dirasakan warga Kota Bekasi selama ini, maka kebijakan KS telah dipandang oleh sejumlah kepala daerah dan/atau lembaga legislatif kabupaten/kota lain yang melakukan studi banding ke Kota Bekasi, sebagai kebijakan yang mampu menegakkan makna penjaminan kesehatan yang sebenarnya, berupa subsidi penuh atas pembayaran layanan kesehatan bagi warga Kota Bekasi;
Dengan komitmen dan kinerja aparatur Pemerintah Kota Bekasi, telah mampu mengimplementasikan kebijakan KS sepanjang Tahun 2018 dan Tahun 2019, dengan memperhatikan hal-hal yang perlu direspon terhadap isu sosial dan politik berkaitan dengan akuntabilitas anggaran, validitas pengguna KS, dan standarisasi pelayanan dan harga yang diterapkan oleh rumah sakit. Upaya verifikasi dan disiplin anggaran, menjadi kunci penting dalam keberhasilan pelayanan KS dengan alokasi pembiayaan pada APBD Kota Bekasi Tahun 2019;
Namun demikian, isu sosial dan politik masih terus berlanjut, bahkan terhadap Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor
440/7894/DINKES yang berisi penghentian Program Jamkesda KSNIK dihentikan sementara terhitung mulai 1 Januari 2020.
Isu sosial dan politik yang dimunculkan adalah motif Kepala Daerah yang bersikap “cuci tangan” dan “melepaskan diri dari tagihan rumah sakit”, sehingga menghentikan Program Jamkesda KS-NIK. Isu sebagaimana dimaksud tidak benar dan berpotensi menimbulkan respon masyarakat yang justru berbalik mencermati pihak mana yang memang sejak awal mencemooh dan mempermasalahkan KS dengan motif tertentu;
Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 440/7894/DINKES yang berisi Program Jamkesda KS-NIK dihentikan sementara terhitung mulai 1 Januari 2020, pada hakikatnya merupakan ketaatan terhadap Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan, Pasal 102;
Sebagai Wali Kota Bekasi, saya mengucapkan terima kasih atas komitmen yang ditunjukkan Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kota Bekasi yang telah bersama-sama menetapkan pengesahan APBD Kota Bekasi Tahun 2020, yang di dalamnya berisi pembiayaan untuk KS;
Sebagai Wali Kota Bekasi, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ahmad Syaikhu (yang kini menjadi Anggota DPR RI), yang secara bersama-sama telah melahirkan kebijakan Kartu Bekasi Sehat, pada Tahun 2017.
Sebuah tulisan beliau yang berjudul “Dilema Kartu Sehat”, pada hakikatnya merupakan penjelasan atas komitmen dan arahan beliau tentang perlunya sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat;
Sebuah arahan yang positif dan semestinya dapat menebarkan rasa kebersamaan untuk menguatkan kebijakan yang semula sudah dirintis, menjadi pesan penting, baik bagi kepemimpinan lembaga legislatif di daerah maupun bagi rekan sejawat di kelembagaan sosial politik;
Sebuah arahan yang positif dan semestinya juga dapat membentuk kearifan bersikap bagi warga Kota Bekasi dalam merespon selanjutnya perihal penghentian sementara, upaya penyesuaian, dan keberlanjutan Program Jamkesda KS-NIK; dan
Kebersamaan dan kearifan aparatur eksekutif dan legislatif di Kota Bekasi menjadi modal penting untuk mengimplementasikan kebijakan pemerataan dan perluasan akses memperoleh layanan kesehatan bagi warga Kota Bekasi, dengan sebaik-baiknya, dengan memperhatikan sinkronisasi kebijakan.
3. KEBIJAKAN NASIONAL
Hal yang pelu ditegaskan lagi bahwa Program Jamkesda KS-NIK dihentikan sementara terhitung mulai 1 Januari 2020, pada
hakikatnya merupakan ketaatan terhadap kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
Namun demikian, Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005 tetap memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menyelenggarakan sub sistem jaminan sosial di daerahnya sepanjang bersifat melengkapi (complementary) dan tidak
saling tumpang tindih dengan program Jaminan Sosial yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat; dan
Oleh karena itu, Tim Advokasi Hukum, tokoh masyarakat, dan para warga penerima manfaat KS-NIK, saat ini sedang merumuskan
konsep aspirasi manfaat dan konsep rujukan hukum untuk penyesuaian KS-NIK sebagai alternatif sistem jaminan sosial yang bersifat melengkapi (complementary) dan tidak saling tumpang tindih dengan program Jaminan Sosial yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
Demikian tulisan ini dibuat, semata-mata untuk menimbulkan rasa kebersamaan dan kearifan, dengan pemahaman yang baik dan benar, dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi warga Kota Bekasi, dengan sebaik-baiknya secara normatif. (*)
