JAKARTA, BEKASIPEDIA.com – Wacana penggabungan Kota Bekasi menjadi bagian wilayah Provinsi DKI Jakarta rupanya menjadi pro dan kontra juga di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta. Seperti pernyataan anggota DPRD DKI Fraksi Demokrat, Neneng Hasanah yang mengaku tak setuju dengan adanya rencana tersebut.
Dia menilai rencana penggabungan Bekasi tersebut akan berdampak negatif bagi warga Jakarta. Terlebih, wacana itu harus memiliki restu terlebih dahulu dari pemerintah pusat.
“Kalau dilihat akan berdampak negatif. Selain harus ada persetujuan dari pemerintah pusat kalau ada pemekaran, juga akan menimbulkan masalah kependudukan. Apalagi Jakarta sekarang sudah padat. Tambah lagi Bekasi ada Kabupaten dan sebagainya jadi makin tambah padat,” ujar Neneng Hasanah saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Selasa (20/8/2019).
Dirinya juga menjelaskan jika Kota Bekasi ingin jadi bagian dari Provinsi DKI Jakarta, harus mempunyai manfaat bagi DKI Jakarta. Bahkan, katanya, penggabungan Bekasi ke Jakarta itu akan merugikan masyarakat Bekasi sendiri.
“Kalau bicara soal penambahan wilayah, Jakarta itu luas, kita punya Kepulauan Seribu. Kalau Bekasi masuk Jakarta harus dilihat urgensinya, apa manfaat buat DKI? Terus dengan masuk penduduk Bekasi DKI akan bertambah, lalu KTP Bekasi juga akan berubah kependudukan. Jadi banyak negatifnya,” katanya.
Dia menekankan, penggabungan Bekasi ke Jakarta harus mempertimbangkan urgensinya. Sebab, ucapnya, penduduk Bekasi yang saat ini ber-KTP Bekasi harus merubah identitas dan dokumen lainnya. Hal ini disinyalir akan mempersulit rakyatnya sendiri. “Kalau pun mau, harus ada UUD pemekaran DKI butuh nggak pemekaran ? Memang DKI menunggu pusat untuk pemekaran,” tambahnya. (tama)
