Site icon BEKASIPEDIA

500 Ribu Warga Kabupaten Bekasi Belum Punya KTP Elektronik

Ilustrasi E-KTP.

CIKARANG, bekasipedia.com – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi mendapatkan kiriman blangko e-KTP sebanyak 122.000. Namun, jumlah itu belum bisa memenuhi kebutuhan pencetakan e-KTP bagi seluruh warga.

“Alhamdulillah kami telah mendapat sebanyak kurang lebih 122.000 blangko KTP elektronik. Tapi itu belum cukup diprediksi masih ada sekitar 500 ribu warga Kabupaten Bekasi lagi yang belum punya e-KTP,” kata Kepala Disdukcapil Kabupaten Bekasi, Ali Syahbana, Selasa (2/4/2019).

Meski demikian, kata Ali, angka warga yang belum memiliki e-KTP cukup kecil. Pihaknya akan kembali mengajukan agar dapat kembali dikirim blangko dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Masih kurang dikit lagi, sekitar 500 ribuan. Nanti kita ajukan, bertahap kita selesaikan,” ujarnya.

Ali mengatakan 122 ribu blangko e-KTP itu langsung disebar ke 23 Kecamatan. Adapun jumlah setiap kecamatan bervariatif sesuai kebutuhan di wilayah masing-masing Kecamatan. “Mudah-mudahan masyarakat yang sudah melakukan perekaman sejak tahun 2017 bisa segera mendapatkan e-KTP,” ucapnya.

Selain itu menurutnya, percepatan percetakan KTP Elektronik harus segera dilakukan mengingat pada tanggal 17 April 2019 akan dilaksanakan pesta demokrasi Pemilihan Umum 2019. “Ini harus segera, karena pada 17 April 2019 besok masyarakat yang sudah memiliki Surat Keterangan dan belum memiliki e-KTP agar segera menerima. Kita akan kerja maksimal, kalau pada hari H belum juga keputusan baru kan memilih bisa pakai Suket,” ujarnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati meminta agar segera dilakukan pencetakan bagi warga yang belum memiliki e-KTP.

“Saya minta Disdukcapil segera lakukan pencetakan. Seluruh Kecamatan juga segera percepat lakukan pencetakan e-KTP, nanti blangko yang kita dapat itu di disribusikan ke 23 Kecamatan,” kata Plt Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja seperti dilansir Selasa (2/4/2019).

Eka meminta permasalahan e-KTP dapat segera ditangani. Menurutnya permasalahan e-KTP di Kabupaten (Kab) Bekasi merupakan hal yang menjadi perbincangan yang ramai di masyarakat. “Masyarakat banyak yang mengadu dan mengeluhkan terkait lamanya pencetakan e-KTP oleh karena itu saya minta jajaran Disdukcapil dan juga para camat agar segera menangani dengan serius,”ucapnya.


Eka juga menghimbau, kepada Camat se-Kabupaten Bekasi agar dapat memantau jalannya pendistribusian e-KTP. Serta, tidak ada pungutan apapun yang dibebankan kepada masyarakat. “Pak Camat dan Bu Camat saya himbau untuk memantau, jangan sampai nanti ada masalah. Apalagi ada pungutan-pungutan, layanan pencetakan e-KTP ini gratis,” paparnya.

Pelayanan e-KTP di Banten Acak-acakan

Kepala perwakilan Ombudsman RI Banten, Bambang Sumo menyatakan jika kinerja Gubernur Banten Wahidin Halim dalam menyelesaikan berbagai upaya kepada pelayanan publik sudah sangat banyak dirasakan kemajuan dan perbedaan dari tahun tahun sebelumnya. “Kami menilai Gubernur Banten sangat konsen terhadap peningkatan pelayanan publik,” ujar Bambang.

Bahkan, menurutnya, Wahidin terbukti turun langsung ke lapangan secara teknis. Hanya masih kurang terimbangi oleh unit kerja yang ada.

Dirinta juga mengatakan jika masih banyak yang belum memenuhi standar pelayanan publik yang ditetapkan di Provinsi Banten ini. Sebagai contoh pelayanan perekaman e-KTP yang masih belum bagus. “Saya minta Disdukcapil segera lakukan pencetakan. Seluruh Kecamatan juga segera percepat lakukan pencetakan e-KTP, nanti blangko yang kita dapat itu di disribusikan ke 23 Kecamatan,” kata Plt Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

Eka meminta permasalahan e-KTP dapat segera ditangani. Menurutnya permasalahan e-KTP di Kabupaten (Kab) Bekasi merupakan hal yang menjadi perbincangan yang ramai di masyarakat.

“Masyarakat banyak yang mengadu dan mengeluhkan terkait lamanya pencetakan e-KTP oleh karena itu saya minta jajaran Disdukcapil dan juga para camat agar segera menangani dengan serius,” ucapnya.

Eka juga menghimbau, kepada Camat se-Kabupaten Bekasi agar dapat memantau jalannya pendistribusian e-KTP. Serta, tidak ada pungutan apapun yang dibebankan kepada masyarakat.

“Pak Camat dan Bu Camat saya himbau untuk memantau, jangan sampai nanti ada masalah. Apalagi ada pungutan-pungutan, layanan pencetakan e-KTP ini gratis,” paparnya. (*)

Exit mobile version