BOGOR, bekasipedia.com – Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, terus berupaya mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Layak Anak (KLA). Selain terus memenuhi indikator yang dibagi dalam 5 kluster, berbagai program juga akan dihadirkan. Demikian diungkapkan Wali Kota Bogor Bima Arya seperti dilansir dari media lokal, Senin (25/2/2019).
“Kalau ada pertanyaan apakah sekarang Kota Bogor sudah layak anak? Belum. Yang menjadi fokus adalah membangun sistem dan pranata menuju KLA. Karena belum ada Kota di Indonesia yang betul-betul layak anak. Tapi tahapan-tahapan itu kita ikuti supaya memiliki sistem menuju ke arah itu,” ungkap Bima Arya.
Salah satu persoalan utama adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), mengingat masih banyak anak yang menjadi anak jalanan (anjal). Untuk itu, Bima Arya menyatakan akan merumuskan suatu program untuk merangkul anjal agar kembali bisa mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak.
“Untuk Anjal, belajar dari tahun sebelumnya masalahnya adalah tidak terkoordinasikan dengan baik. Kami punya persoalan terbatasnya kapasitas rumah singgah, kemudian mereka ini berasal dari kota lain. Makanya mulai tahun ini kami membuat suatu konsep namanya orangtua asuh,” jelas dia.
Dalam program tersebut, semua PMKS akan didata jumlah dan asal domisilinya. Kemudian mereka akan dihimpun lewat semacam konsorsium dengan melibatkan masjid, pesantren, sekolah, gereja, pengusaha, dan dinas.
“Misalnya begini, satu pengusaha mengambil beberapa anak jalanan bisa dititipkan kemudian entah di perusahaan mereka, entah misalnya di pesantren tertentu dibantu akomodasinya oleh mereka. Ini yang saya bilang tadi, Pemkot tidak bisa sendiri. harus dibantu semua. Insya Allah tahun ini akan berjalan. Ini bagian dari 100 hari program Pemerintahan Bima-Dedie nanti setelah pelantikan 7 April 2019, fokus pada PMKS dengan cara mengatasi bersama,” jelasnya.
Bima juga berharap, dengan berbagai upaya tersebut akan ada peningkatan peringkat dan penilaian sebagai tolak ukur efektivitasnya sebuah program yang dijalankan.
“Kami ingin agar kasus yang terkait dengan anak ini turun. Sama seperti perceraian. Untuk pertama kalinya dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang tingkat perceraiannya turun,” kata dia. (*)
