Ketika Niat Baik Tak Cukup Tanpa Pengetahuan Hukum
Nada bijak Aat disambung oleh Dr. Sulvia Triana Hapsari, S.H, M.Hum, akademisi hukum yang membedah dimensi yuridis profesi pers.
Ia mengingatkan bahwa banyak kasus wartawan terjerat hukum bukan karena isi berita, melainkan “mens rea” — unsur kesengajaan atau niat dalam perbuatan hukum.
“Kadang bukan tulisannya yang salah, tapi cara menulis yang menggiring opini hingga dianggap merugikan pihak lain,” jelas Sulvia yang juga menjabat Kajari Kota Bekasi ini.
Menurutnya, tulisan yang tampak biasa saja bisa menjadi delik hukum jika melewati batas fakta. “Wartawan sekarang bukan hanya harus pandai menulis, tapi juga paham hukum. Literasi hukum adalah bagian dari literasi media,” tegasnya.
Sulvia menambahkan, “Satu kalimat bisa menjadi bukti hukum, satu unggahan bisa menjadi delik.” Karena itu, kesadaran etik dan kehati-hatian adalah benteng utama profesi.
Kritik Boleh, Fitnah Tidak
Dari perspektif penegakan hukum, AKP Sentot menegaskan pentingnya keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab hukum.
“Hukum tidak melarang kritik, tapi melarang fitnah,” ujarnya tegas.
Menurutnya, kepolisian memandang media sebagai mitra strategis, bukan lawan. “Wartawan tidak boleh tendensius. Tulis fakta dengan berimbang, maka hukum akan melindungi Anda,” ucapnya.
Ia menegaskan, UU Pers, UU KIP, dan UU ITE bukanlah pembatas kebebasan, melainkan pagar etika agar demokrasi komunikasi tetap beradab.
Pers yang Tunduk Hukum akan Dihormati Sejarah
Menutup acara, Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, S.H, menyampaikan refleksi mendalam yang menyatukan seluruh pesan narasumber.
