BEKASIPEDIA.com | KOTA BEKASI – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Rudy Heryansyah, menyoroti sejumlah persoalan dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Bekasi. Hal ini disampaikan dalam wawanca podcast Fakta Hukum Indonesia bersama host Indah Purnamasari bersama kameramen Bang Pede pada Kamis (23/10/2025).
Menurut politisi dari PDI Perjuangan ini, Komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan menilai penegakan Perda di lapangan masih menghadapi banyak kendala. “Kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya Satpol PP, dan koordinasi antar instansi yang belum optimal menjadi tantangan utama,” ujarnya di ruangan Fraksi PDI Perjuangan, DPRD Kota Bekasi.
Ia juga menyoroti masih lemahnya sanksi terhadap pelanggar, adanya intervensi dalam penegakan hukum, serta tumpang tindih peraturan yang membuat pelaksanaan Perda kurang efektif. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga dinilai masih rendah.
Sebagai solusi, Komisi I mendorong peningkatan sosialisasi Perda, penambahan personel Satpol PP, pembentukan forum koordinasi antar instansi, serta revisi terhadap Perda yang sudah tidak relevan. Transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum juga dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Rudy mengajak masyarakat Kota Bekasi ikut berperan aktif menjaga ketertiban dan mendukung program pemerintah daerah.
“Jangan hanya mengkritik, tapi mari kita bersama-sama memberi solusi, menjaga aset kota, dan menciptakan Bekasi yang aman, nyaman, serta maju,” katanya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat pembangunan daerah serta menjadikan Bekasi sebagai kota yang layak huni dan berdaya saing.
Untuk hasil wawancara Podcast selengkapnya bisa disaksikan di YouTube Fakta Hukum Channel. (pede)
