Insan Pers Bekasi Raya Gelar Dialog, Desak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Klarifikasi Pernyataan Kontroversial

oleh -252 Dilihat
oleh
Ratusan wartawan dan pimpinan media dari Kota dan Kabupaten Bekasi menyatakan sikap bersama dalam Dialog Pers yang digelar di Saung Jajaka, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis (3/7/2025) sore. (pede)

BEKASIPEDIA| KABUPATEN BEKASI – Ratusan wartawan dan pimpinan media dari Kota dan Kabupaten Bekasi menyatakan sikap bersama dalam Dialog Pers yang digelar di Saung Jajaka, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis (3/7/2025) sore.

Kegiatan bertajuk “Pers Menjaga Marwah dalam Tantangan Zaman dan Era Digital” itu diinisiasi oleh gabungan organisasi profesi wartawan dan media, seperti PWI, SMSI, IWO, AWPI, AWIBB serta didukung tokoh masyarakat dan ormas se-Bekasi Raya.

Dialog terbuka ini menjadi respons atas pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyebut bahwa media sosial lebih penting dibanding media massa, dan menyarankan agar pemerintah tidak perlu lagi menjalin kerja sama dengan media.

Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, S.H, menegaskan bahwa pernyataan tersebut sangat disayangkan karena dapat menyesatkan persepsi publik dan melemahkan peran strategis media profesional dalam kehidupan berdemokrasi.

“Kalau media dianggap tidak penting, siapa lagi yang menyuarakan kepentingan rakyat? Jangan sampai demokrasi kita dibajak oleh algoritma media sosial tanpa etika,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua SMSI Kabupaten Bekasi, Doni Ardon, yang menegaskan pentingnya kemitraan antara pemerintah dan media sebagai bagian dari transparansi dan pelayanan publik yang akuntabel.

Pernyataan Sikap Insan Pers Bekasi Raya:

1. Menolak segala bentuk peremehan terhadap media massa, karena bertentangan dengan semangat konstitusi dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

2. Menuntut klarifikasi resmi dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atas pernyataan yang dinilai merendahkan martabat pers profesional.

3. Menegaskan pentingnya kemitraan strategis antara media dan pemerintah, bukan sekadar hubungan transaksional, melainkan kolaboratif untuk pelayanan publik.

4. Mendorong wartawan dan pemilik media untuk tetap profesional, kritis, dan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik.

5. Mengajak masyarakat dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama menjaga eksistensi media lokal sebagai pilar demokrasi yang tak tergantikan oleh viralitas media sosial.

Dalam spanduk besar acara tersebut tertulis jelas pesan-pesan perlawanan terhadap narasi yang merendahkan media, seperti: “Pers bukan buzzer, media bukan musuh pemerintah”,
“Tanpa verifikasi, asal viral”, dan “Apa jadinya kalau media dianggap tidak penting?”

Dialog Pers ini menjadi pengingat bahwa pers adalah simbol kebenaran informasi, bukan alat propaganda. Insan pers Bekasi Raya menyatakan akan terus menjaga marwah profesi di tengah tantangan zaman dan disrupsi digital.

“Kami tidak akan diam. Kami bersatu. Kami adalah penjaga demokrasi,” tegas para wartawan yang hadir.

Termasuk hadir juga Bang Pede, dari BEKASIPEDIA yang antusias datang meskipun kondisi kesehatan belum fit betul. Dia berangkat konvoi dengan sepeda motornya bersama wartawan lainnya dari Sekretariat PWI Bekasi Raya.

“Meskipun belum fit banget, saya terpanggil untuk turut menyatakan sikap terhadap pernyataan kebijakan dari seorang Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi yang seharusnya bersinergi dengan wartawan, meskipun beliau aktif di media sosial bukan berarti mengenyampingkan peran fungsi pers sebagai pilar demokrasi dalam pembangunan Bangsa & Negara,” tandas pemilik media BEKASIPEDIA & JAKARTAPEDIA ini. (rls/jek)

Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp BEKASIPEDIA agar tak ketinggalan update berita menarik setiap hari.