Yapimda Wajib Membayar Selisih Upah 10 Tahun ke Mohammad Subur

oleh -1.603 views
Muhammad Subur (62 th), korban diputus hubungan kerja tanpa pesangon dari Yapinda (Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Huda) didampingi kuasa hukumnya Belly Hatorangan, SH dari Kantor Hukum Belly Hatorangan, SH & Partners saat diwawancarai wartawan BEKASIPEDIA.com (tim)

MEDAN SATRIA, BEKASIPEDIA.com – Seberkas sinar terang menyelimuti Mohammad Subur (62), eks karyawan Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Huda (SMK Yapimda). Pasalnya, setelah dilakukan pemeriksaan beruntun pada pihak-pihak terkait dari tanggal 04 November 2020 – 29 Desember 2020, maka Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Selatan pada tanggal 04Januari 2021 mengeluarkan Surat Keputusan Nota Pemeriksaan terkait kasus sengketa ketenagakerjaan.

Mohammad Subur (62), eks karyawan Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Huda (SMK Yapimda). (ist)

Nota Pemeriksaan tersebut dikeluarkan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Selatan yang berisi Tentang Perhitungan dan Penetapan Hak-Hak Pekerja/Buruh berupa kekurangan pembayaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta, terhitung mulai tahun 2011-2020 atas nama Mohammad Subur eks Pekerja Yapimda.

Yayasan Perguruan Islam Miftahul Huda (SMK Yapimda) diwajibkan membayar selisih upah tsb dari tahun 2011 – 2020 sebesar Rp. 210.571.696,-. Dan, Surat Keputusan ini wajib dilaksanakan maksimal 14 hari sejak tanggal ditetapkannya.

Belly Hatorangan Situmorang,SH selaku Kuasa Hukum Mohammad Subur. (ist)

Belly Hatorangan Situmorang,SH selaku Kuasa Hukum Mohammad Subur, dari Kantor Hukum Belly Hatorangan, SH And Partners berharap bahwa Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Huda (SMK Yapimda) mentaati Surat Keputusan tersebut dan segera melakukan pembayaran selisih upah kepada klientnya tersebut.

Bilamana pihak Yapimda masih bersikukuh mengelak dari tanggung jawab dan tidak melakukan kewajibannya, maka Belly akan menarik kasus ini tidak hanya berhenti diranah Hukum Perdata. Tapi juga akan dilanjutkan keranah Hukum Pidana. “Yayasan telah terindikasi banyak melakukan pelanggaran hukum. Membayar Upah Pekerja di bawah UMP dan tidak mengikutsertakan para pekerjanya dalam asuransi Jamsostek dan Asuransi Tunjangan Hari Tua. Untuk itu, bila masalah ini terus berlarut-larut, maka semuanya akan dilanjutkan ke Polda Metro Jaya,” terang Belly selaku kuasa hukum korban.

Seperti yang sempat diberitakan sebelumnya, bahwa Mohammad Subur eks Karyawan Yapimda (SMK Yapimda) telah bekerja selama 35 tahun. Dia tidak hanya mengampu sebagai seorang tenaga pengajar, tapi sekaligus juga menjadi Kepala Perpustakaan yang penggajiannya hanya dihitung dari besaran upah transportasi perjalanan Rp 20.000,- per hari kerja. Selebihnya tidak ada gaji / upah bila tidak ada pekerjaan di Perpustakaan Sekolah.

Sementara itu gaji Subur selaku tenaga Pengajar juga masih jauh di bawah Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta. Gaji Subur terakhir hanya berkisar Rp 1.100.000 – Rp 1.250.000,- Bahkan saat memasuki Pandemi Covid -19, Subur hanya mendapatkan upah Rp 841.000 per bulannya. Tidak cukup di situ saja, selama Pandemi Covid-19 Subur malahan di Putus Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dan tidak diberi pesangon sepeserpun.

Awal mulanya Subur berniat menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Untuk itu, dia langsung membuat Surat yang ditujukan kepada Ketua Yayasan. Tidak berhenti di surat menyurat, Subur juga telah mencoba menemui pihak Yayasan secara baik-baik. Namun pihak Yayasan justeru memutus semua akses pintu masuk kepadanya. Bahkan berkomunikasi lewat telepon dan whatshaps pun sudah tidak bisa.

Bermula dari keputusasaan inilah, akhirnya Subur menggandeng Belly Hatorangan, SH dari Kantor Hukum Belly Hatorangan, SH And Partners, untuk menyelesaikan segala permasalahan yang sedang dihadapinya. (Ilo/ Rob)