Tidak Puas, Buruh se-Jawa Barat Tuntut Surat Keputusan UMK

oleh -141 views
Ilustrasi. (ist)

CIKARANG PUSAT, BEKASIPEDIA.com – Keputusan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyetujui kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 561/75/Yanbangsos tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat di Tahun 2020, tampaknya membuat sejumlah elemen buruh tidak puas.

Soalnya, surat edaran tersebut dinilai tidak memiliki kekuatan hukum dan bentuknya hanya imbauan. Hal ini membuat para buruh takut, edaran tersebut diabaikan oleh pengusaha. Karenanya, para butuh tetap ngotot agar Ridwan Kamil mengeluarkan Surat Keputusan (SK) perihal penetapan UMK.

Lantaran surat edaran tersebut, sejumlah buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi unjuk rasa terkait keputusan yang diambil Ridwan Kamil di sejumlah daerah Jabar. Seperti di Kabupaten Bekasi, Cirebon, Karawang, dan Purwakarta.

Di Kabupaten Bekasi sendiri, ribuan buruh dari berbagai kelompok berunjuk rasa agar Gubernur Jabar mengubah surat edaran menjadi surat keputusan di depan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu (28/11/2019) kemarin.

Mereka resah dan geram serta meminta kepada Bupati Bekasi untuk membuat surat yang ditujukan kepada Gubernur Jabar, supaya segera mencabut surat edaran, dan menetapkan melalui SK tentang UMK Jabar 2020.

Ketua Konsulat Cabang FSPMI Bekasi, Sukamto mengatakan, surat edaran yang dikeluarkan gubernur dinilainya tidak memiliki kekuatan hukum dan sifatnya hanya imbauan yang mana rentan diacuhkan oleh pengusaha.

“Untuk itu kita minta kepada Bupati Bekasi agar bersurat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar biar buat SK tentang UMK. Gubernur lain kan sudah buat SK, cuma Jabar doang loh yang (penetapan UMK) bentuknya surat edaran,” tuturnya kepada wartawan.

Bukan itu saja, massa juga minta kepada Bupati Bekasi untuk merekomendasikan gubernur melakukan penetapan Upah Minimumun Sektoral Kabupaten/Kota 2020 sebelum Desember 2019 berakhir. “Hanya dua itu saja tuntutan kami saat ini,” kata Sukamto. (*)