Tampung Limbah dari 60.757 Rumah Tangga, Pemkot Bekasi Bangun SPALD-T

oleh -99 views
Instalasi Pengolahan Air Limbah. (ist)

BEKASI SELATAN, BEKASIPEDIA.com – Pemkot Bekasi akan menyambungkan 60.757 saluran limbah rumah tangga ke Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) pada tahun 2021 mendatang. Saat ini, segala kesiapan daerah sudah selesai, dan yang membangun langsung pemerintah pusat dengan anggaran Rp2 triliun bantuan dari Bank Dunia.

Sekretaris Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, Imas Amsiah mengatakan, pembangunan SPALD-T akan mulai dibangun pada tahun 2020 mendatang dengan targetan 2021 sudah bisa digunakan.”Kami sudah siapkan empat lahan, nanti yang bangun langsung Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” katanya seperti dilansir Selasa (05/11/2019.

Menurut dia, Kota Bekasi sudah mempersiapkan segalanya mulai dari beberapa tahapan diantaranya pada Tahun 2018 yaitu telah diselesaikan Fleksibel Study dan LARAPH. Tahun 2019 penyelesaian Detail Engineering Design melalui Program Engineering Design Projeck (ESP) dan Penguatan Kelembagaan Operator pada UPTD PALD, DPKPP Kota Bekasi dengan Waternet-Belanda.

“Pada Tahun 2020 mendatang segera dilakukan Ambdal, Lelang Kontruksi dan Kontruksi,” ujarnya. Saat ini, kata dia, pemerintah telah menyiapkan empat titik lahan yang akan dibanguan SPALD-T yaitu di wilayah Rawa Pasung (Bekasi Barat), Lapangan Multiguna (Bekasi Timur), Rusunawa (Bekasi Timur) dan Duta Harapan (Bekasi Utara).

Imas menekankan jika setipa titik tersebut, pemerintah telah menargetkan berapa jumlah saluran rumah yang akan tesambung dengan SPALD-T. Untuk Lapangan Multiguna, target sebanyak 14.556 saluran rumah. Disini akan di desain dengan membangun IPALD dan pada bagian atasnya bisa digunakan sebagai aktifitas publik seperti contohnya Lapangan Karebosi, Makasar.

Sementara, kawasan Duta Harapan dengan titik lokasi IPALD yaitu Danau Duta Harapan dengan jumlah sambungan 18.750 saluran rumah. Rawa Pasung dengan jumlah sambungan 23.333 saluran rumah dan Rusunawa berjumlah 4.118 saluran rumah.”Target total yang akan disambungkan seluruhnya yaitu sebanyak 60.757 saluran rumah,” jelasnya.

Imas menjelaskan, pembangunan SPALD-T ini telah sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Selain itu juga Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Percepatan Program Pemenuhan Sanitasi aman ini juga didorong dengan kondisi eksisting saat ini dimana baru 1,1 persen hunian yang melakukan pengolahan air limbah domestik.

Dengan demikian, Kota Bekasi menargetkan dengan SPALD-T program SSDP ini mampu mendongkrak cakupan layanan sanitasi aman sebesar 10 persen pada tahun 2023 mendatang. Pemerintah saat ini telah melakukan perbaikan pada permukiman padat dan kumuh dengan membangun IPALD Komunal di 30 titik permukiman.

Serta membangun Septictank Standar Nasional Indoensia (SNI) pada 800 rumah-rumah berpenghasilan rendah dari target 6.500 rumah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat. Dengan capaian sanitasi aman pada tahun 2023 sebesar 10 persen ini sangatlah kecil. Apalagi, dalam satu hari, kotoran manusia telah mencapai 20 meter kubik atau 20.000 liter.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, bahwa bantuan yang diberikan itu setelah pada Tahun 2017 akhir, Kota Bekasi menyatakan berminat untuk masuk dalam Program SPALD-T atau Sewerage System Development Bank (SSDP). Ketersediaan itu ditandai dengan Surat Minat dari pemerintah ke Kementrian PUPR dan Asia Development Bank.

Kabupaten/Kota yang beminat kemudian diseleksi dan terpilih yaitu Kota Mataram, Banda Aceh dan Kota Bekasi dengan nilai bantuan sebesar Rp4 triliun. Informasi ini disampaikan oleh Kasibdit Keterpaduan Pelaksanaan, Direktorat KIP, Dirjend Ciptakarya, Kementerian PUPR saat Focus Group Discusion (FGD) kesiapan Pemda untuk program SSDP di Kementerian PUPR pada Juni 2018.

“Dari 3 kota tersisa Rp2 triliun untuk Kota Bekasi. Akan tetapi tergantung dari ketersediaan lahan dan cakupan area yang akan dibangun dan dilayani. Selain itu tedapat shering anggaran daerah dimana pembagiannya yaitu dari APBD dan ADB,” katanya. Sharing anggaran melalui APBD Kota Bekasi itu untuk biaya penyusunan AMDAL, Operasional Kelompok Kerja.

Kemudian Akomodasi Program, Sambungan Rumah, Pemeliharan Jaringan Sambungan Rumah, Pemenuhan Lahan untuk Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) dan Pembebasan Lahan. “Untuk ADB yaitu, Fleksibel Study, LARAPH, Detail Engginering Design, Fisik seperti IPAL dan Pipa Utama Distribusi, Oprsional, Penguatan Kelembagaan/Operator dan Maintance selama 10 Tahun,” tegasnya.

Rahmat menambahkan, dari banyaknya limbah domestik itu hanya lima persen yang dikelola pemerintah daerah. Kota Bekasi baru mempunyai satu titik yaitu, berada di Sumur Batu Bantar Gebang dengan kapasitas 100 m3/hari. Saat ini IPLT itu hanya dapat mencover 1 persen dan diharapkan pada tahun 2023 akan di upgread menjadi 500 m3/hari sehingga dapat mencover 6 persen.

Kemudian wilayah Harapan Baru berdampingan dengan rumah potong hewan, dimana saat ini telah dirampungkan DED dan AMDAL. Pemerintah Kota Bekasi sendiri telah melakukan MoU dengan Kementerian PUPR dengan dana APBN membangun IPLT kapasitas 150 m3/hari.”Sekarang kami menunggu pusat melakukan kontruksinya, semua kesiapan dari Bekasi sudah rampung,” tukasnya. (*)