Ongkos Diperas, Warga Cikarang Mengeluh Layanan Angkot K 17

oleh -170 views
Ilustrasi Angkot di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. (ist)

CIKARANG PUSAT, BEKASIPEDIA.com – Angkot K 17 Jurusan Terminal Cikarang-Cibarusah sedang viral di media sosial. Ya, pasalnya warga Cikarang dan sekitarnya banyak yang mengeluhkan pelayanan sopir angkot tersebut. Selain ongkosnya yang sering memeras penumpang, tidak pernah sampai tujuan, penumpang diturunkan di tengah jalan.

“Ada apa dengan Angkot 17, saya cari di facebook banyak juga yang kesel dan komentar tentang angkot 17. Semua tentang ongkosnya yang mencekik,” ungkap akun Maizu Idris di Grup Facebook Kontrakan Cikarang, seperti dilansir Rabu (4/12/2019).

Warganet lainnya, Lika Supriatna menuliskan pengalamannya saat naik angkot K 17. Ia pernah naik dari Stasiun Kereta Cikarang ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Cikarang. Biasanya bayar Rp 8 ribu per orang, tetapi tiba-tiba diminta bayar Rp 20 ribu per orang. Sudah gitu, keponakannya yang masih kecil diminta bayar juga. Akhirnya ia harus merogoh kocek Rp 80 ribu rupiah untuk 4 orang. Jadi lebih mahal dibandingkan naik taksi daring.

Lain lagi dengan, Asrie Tahir punya pengalaman berbeda. Pada 9 Juli 2019 lalu, dia naik angkot K 17 dari Kawasan Jababeka di Stasiun Cikarang dan terkena dua kali bayar. “Ternyata yang dibayar hitungan per sopir. Sampai depan Naga Swalayan ganti sopir eh diminta bayar lagi!” ceritanya.

Pengalaman lebih mencekam dialami Tantri Yulistiana, pada 21 September 2019, dia naik angkot K 17 dari Stasiun Cikarang. Sopir ugal-ugalan, sepanjang jalan marah-marah. Saat penumpang protes, sopir tersebut lebih marah dan menurunkan semua penumpang di tengah jalan. Sudah begitu diminta membayar masing-masing 10 ribu rupiah. “Jadinya saya pindah ke angkot lain dan harus bayar lagi.”

“Baru kali ini naik angkot Cuma 5 menit bayar 20 ribu. Gila tuh sopir angkot K 17 yang ngetem di Terminal Cikarang,” ungkap Yani Shomad.

Masih banyak kisah miris lainnya tentang layanan angkot K 17. Saat ini bekasimedia.com sedang meminta tanggapan dari Pemkab Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi terkait hal ini. (*)