Keterlaluan! Kerja 35 Tahun di YAPIMDA Diputus Tanpa Pesangon

oleh -1.226 views
Muhammad Subur (62 th), korban diputus hubungan kerja tanpa pesangon dari Yapinda (Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Huda) didampingi kuasa hukumnya Belly Hatorangan, SH dari Kantor Hukum Belly Hatorangan, SH & Partners saat diwawancarai wartawan BEKASIPEDIA.com (tim)

MEDAN SATRIA, BEKASIPEDIA.com – Malang benar nasib Muhammad Subur (62 th). Lebih dari separuh hidupnya telah diabdikan untuk bekerja di Yapimda (Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Huda), yang sekarang berubah menjadi Perguruan Yapinda I, tapi pengabdian dan loyalitasnya tak dihargai.

Saat telah memasuki masa pensiunnya, serta merta dia diputus secara sepihak oleh Yayasan. Gaji yang biasanya diterima tiap bulan dan ditransfer otomatis lewat peroll mendadak terhenti. Begitu juga dengan aktifitas dia mengajar terhenti. Karuan saja hal itu membuat gundah dan bingung. Selidik punya selidik ternyata dia telah dibebas tugaskan oleh Yayasan.

Dia sendiri sebenarnya tidak mempermasalahkan kalau harus berhenti bekerja dari Yayasan tersebut. Toh, usianya pun telah mencapai masa pensiun. Namun, seharusnya pihak Yayasan juga peduli akan hak-haknya sebagai seorang pensiunan. Ada uang pesangon dan wujud tali asih lainnya.

Tapi boro-boro uang pesangon, Jamsostek dan Tunjangan Hari Tua saja tidak ada. Bahkan selama masa Pandemi Covid-19 dia hanya menerima gaji Rp 841.000,- per bulannya. Jauh dibawah UMR DKI Jakarta.

Dia sebenarnya ingin bicara baik-baik. Untuk itu dia langsung membuat surat tertulis yang ditujukan kepada Pimpinan Yayasan. Tapi sama sekali tidak ada tanggapan. Begitu juga saat berkomunikasi lewat whatsApp, sama sekali tidak mendapat respon.

Dia yang telah bekerja dengan baik sejak tahun 1985 hingga akhir tahun 2020 tidak dihargai sama sekali. Pengabdiannya selama 35 tahun terkesan sia-sia. Semua tak jadi pertimbangan Yayasan untuk mengambil keputusan bijak.

“Cukup disayangkan, Yayasan yang namanya sangat indah ini justeru terlihat buruk di mata pekerjanya. Sangat jauh dibandingkan Yayasan serupa, yang mana ada pensiunan Tukang Sapu dan baru bekerja 12 tahun saja, tapi sudah mendapat uang pesangon Rp 80 juta, ” kata Subur mencoba sabar untuk membandingkan pensiunan pekerja tukang sapu dari Yayasan lain di tempat sekitar lingkungannya bekerja.

Muhammad Subur sendiri mengawali kariernya di Yayasan sebagai Kepala Perpustakaan Sekolah, yaitu tahun 1985. Meski sebagai Kepala Perpustakaan Sekolah, dia tidak pernah mendapat gaji tetap. Dia hanya mendapat uang transport yang dihitung per hari kerja.

Baru setelah sepuluh tahun bekerja, tepatnya di tahun 1995, dia mendapat tugas tambahan untuk mengajar. Mulai saat itulah dia mendapat gaji tetap per bulannya.

Dia yang tamatan SPG saat itu diberi tugas mengampu mata Pelajaran SBK-Seni Budaya dan Kewirausahaan di SMK Yapinda.

Sayangnya, meski telah bekerja sebagai pengajar, dia tetap harus bekerja sebagai Kepala Perpustakaan Sekolah. Artinya dia menjalankan peran double job pada tempat yang sama.

Meski begitu, semuanya dijalani dengan baik hingga purna akhir tahun 2020. Yaitu, sejak terhitung dia dipecat secara sepihak oleh Yayasan.

Selama menjabat sebagai Kepala Perpustakaan dari tahun 1985-2020, dia sama sekali tidak pernah mendapat gaji tetap. Dia hanya mendapat uang transport harian selaku Kepala Perpustakaan Sekolah sebesar Rp 20.000,-. Itupun dengan hitungan, sesuai hari masuk dia mengajar.

“Praktis, selama 35 tahun saya seperti kerja rodi. Kelihatannya kerja double Job. Sebagai Kepala Perpustakaan dan guru, tapi kedua-duanya pahit. Sebagai guru, gaji saya terakhir hanya sekitar Rp 1 juta – Rp 1.2 juta. Sedangkan sebagai Kepala Perpustakaan hanya mendapat uang transport Rp. 20.000,- per hari. Itupun disesuaikan dengan hari kerja saya masuk untuk mengajar. Kalau kedua-duanya digabung, masih jauh di bawah upah UMR DKI Jakarta, ” kata Subur.

Sementara itu, Belly Hatorangan, SH dari Kantor Hukum Belly Hatorangan, SH & Partners selaku kuasa hukum, membenarkan apa yang dikatakan Muhammad Subur.

Dalam keterangan Pers Releasenya, Belly mengatakan bahwa Yayasan memang terindikasi telah melakukan banyak pelanggaran hukum Ketenagakerjaan. “Yayasan telah membayar upah di bawah upah UMR DKI Jakarta yang telah ditetapkan. Yayasan juga tidak mengikut sertakan pekerja dalam asuransi Jamsostek dan Asuransi Tunjangan Hari Tua. Bahkan ketika memutus kerja pun, Yayasan tidak memberikan uang pesangon sama sekali,” kata Belly, “Ini jelas pelanggaran berat. Tidak hanya perdata tapi juga pidana..!, lanjutnya saat ditemui di Kantornya bilangan Harapan Indah, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (9/12/2020).