DPRD Kota Bekasi Ngaku Sudah Mengingatkan ‘Tidak Boleh’ Dari Dulu

oleh -679 views
Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman Juwono Putro. (ist)

BEKASI SELATAN, BEKASIPEDIA.com – Program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) akan diberhentikan sementara mulai 1 Januari 2020 mendatang. Informasi pemberhentian program layanan kesehatan andalan warga Kota Bekasi itu diumumkan melalui surat edaran yang ditandatangani Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Keputusan tersebut merupakan bagian tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Menanggapi hal tersebut, DPRD Kota Bekasi mengaku bingung atas kebijakan yang diambil Pemkot Bekasi.

Sebab, saat rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020, mereka bersikeras memasukkan anggaran untuk Kartu Sehat (KS)

“Enggak tahu ya dengan cara pemerintah daerah membuat kebijakan, karena kalau lihat dalam pembahasan kan selalu Wali Kota selalu ngotot dengan KS,” ujar Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman Juwono Putro seperti ditukil Minggu (8/12/2019).

Terakhir saat rapat paripurna untuk pengesahan RAPBD, pemerintah tetap mengusulkan anggaran KS.

Padahal, sudah diingatkan dan diberikan masukan DPRD jika program Kartu Sehat bertentangan dengan aturan yang ada.

“Padahal hasil konsultasi ke lembaga lain Kemendagri, Kemenkumham dan Kemenkes bahkan KPK. KS itu bertentang dan tidak dibisa dilanjutkan,” kata Choiruman.

Justru, lanjut Choiruman, Pemkot tetap meminta anggaran KS dimasukkan dalam RAPBD 2020

“Ketika itu Pak Wali Kota minta waktu, tunggulah sampai dievaluasi RAPBD 2020 oleh Gubernur Jabar. Tapi ini kan belum dievaluasi karena baru dievaluasi dan ketok palu 29 Desember mendatang baru di ketok palu. Malah sudah diberhentikan, jadi gimana,” ucapnya.

Choiruman menerangkan jika KS diberhentikan Januari 2020, Pemkot Bekasi harus segera melakukan persiapan agar masyarakat Kota Bekasi tetap terjamin pelayanan kesehatannya.

“Kalau mau ambil intergrasi maka harus dari sekarang sudah dimulai persiapan itu. Panggil BPJS lakukan koordinasi secara baik buat MoU, yang memungkinkan warga pengguna KS yang digratiskan itu bisa menikmati BPJS menggunakan biaya APBD,” ungkap dia.

Pemkot Bekasi juga harus mendata ulang pengguna KS dan BPJS.

Serta memprioritaskan penggunaan BPJS dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD yang merupakan warga miskin atau tak mampu.

“Mereka yang jaminan kesehatannya sudah dibiayai perusahaan tidak perlu, juga yang mampu tidak perlu. Kecuali mereka mandiri kelas 3 yang ingin dibayarkan APBD juga tidak apa-apa, tapi hanya kelas 3,” ucapnya.

Choiruman menambahkan soal KS ini jangan dikaitkan dengan kepentingan kelompok atau partai politik. Dewan hanya menjalankan sesuai aturan dan payung hukum.

“Dari dulu sudah ada Perpres soal jaminan kesehatan dan pembiayaan kesehatan ini hanya satu BPJS, tidak boleh ada yang serupa.

“Diperkuat ada aturan BPJS, Kemenkes, Kemendagri hingga masukan KPK tentang potensi double cost,” paparnya.

Beredar surat edaran yang ditandatangani Walikota Bekasi, Rahmat Effendi berisi tentang program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) akan diberhentikan sementara mulai 1 Januari 2020 mendatang

Dalam surat edaran itu berisikan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

“Bahwa Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda,” bunyi surat edaran yang beredar sejak Jumat (6/12/2019) lalu.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Program Jamkesda KS-NIK diberhentikan sementara terhitung mulai 1 Januari 2020.

Pemerintah Kota Bekasi kemudian merumuskan kebijakan pelayanan kesehatan yang bersifat komplementer dan tidak tumpang tindih dengan program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

“Demikian agar maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih,” sebutnya.

“Iya betul, sudah dijelaskan di dalam surat itu alasan pemberhetian sementara. Ingat pemberhentian sementara ya,” ujar Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (6/12/2019).

Rahmat menyampaikan, sebelum ada kepastian hukum layanan KS-NIK akan diberhentikan sementara.

Kini pemerintah sedang merumuskan kebijakan pelayanan yang sifatnya komplementer tidak tumpang tindih dengan program JKN yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Ini kan hasil konsultasi dari Korsupgah (Koordinator Supervisi dan Pencegahan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) wilayah Jawa Barat didapatkan saran agar hindari itu karena potensi terjadi double cost, makanya kita cari di luar itu. Ditambah diperkuat keputusan Kemendagri,” jelas Rahmat.

Selain merumuskan kebijakan baru tentang KS, lanjut Rahmat, pihaknya akan mendata ulang peserta BPJS di Kota Bekasi untuk kepentingan kebijakan baru supaya tidak tumpang tindih.

“Nanti ada kebijakan baru soal Jamkesda. Ditunggu saja hasil perumusannya. Intinya pelayanan kesehatan menjadi pokok utama kami,” tandas Rahmat.

Untuk diketahui, Kartu Sehat (KS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kota Bekasi telah hadir sejak tahun 2017. KS-NIK fasilitas kesehatan ini untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi tanpa dipungut iuran. (*)