DPRD Kabupaten Bekasi Minta UMK Kabupaten Bekasi 2021 Tetap Naik

oleh -182 views
Ratusan orang dari beragam serikat buruh mengawal rapat lanjutan pembahasan final upah minimum kota (UMK) Bekasi 2020 yang diselenggarakan di kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Kamis (14/11/2019). (ist)

CIKARANG PUSAT, BEKASIPEDIA.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyarankan agar upah minimum kota/kabupaten (UMK) tetap naik meski ada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah sebelumnya.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Resdi Haryadi, mengatakan jika dilihat kondisi ekonomi memang terpuruk akibat covid-19, baik itu dialami perusahaan maupun pekerja atau buruh.

“Memang ekonomi terdampak, tapi kan UMK ini jangka panjang selama satu tahun kedepan. Mestinya harus tetap naik, tinggal dihitung saja nilainya sesuai kemampuan serta kesepakatan,” kata Resdi, pada Sabtu (14/11/2020).

Resdi menyebut angka UMK Kabupaten Bekasi cukup tinggi, jika dibandingkan dengan kota lain.

Tercatat UMK Kabupaten Bekasi tahun 2020 sebesar Rp 4.498.000. Angka itu tertinggi ketiga, dengan urutan pertama terbesar ialah Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.594.000 dan kedua Kota Bekasi sebesar Rp Rp 4.589.000.

“Sebaiknya diabaikan saja karena besaran Keburuhan Hidup Layak (KHL) berbeda-beda, apalagi ini jangka panjang kan selama satu tahun,” jelasnya.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Suhup, menjelaskan naik atau tidak UMK harus melalui keputusan bersama buruh dan pengusaha.

Kendati ada surat dari Menteri Ketenagakerjaan RI maupun Gubernur Jawa Barat terkait besaran upah minimum 2021 yang sama pada tahun 2020.

“Enggak bisa dari dua surat itu kita langsung putuskan, harus rapat musyawarah dahulu, buruh bersama pengusaha. Pemerintah dan akademisi juga kan hadir. Makanya nanti dari rapat itu ditentukan besarannya,” imbuhnya.

Maka itu, Suhup kembali menegaskan, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui dan dapat memutuskan naik atau tidak UMK Kabupaten Bekasi 2021.

Pemkab Bekasi memastikan bakal tetap menggelar rapat penetapan upah minimum kabupaten (UMK) 2021 dengan paling telat keputusan itu pada 21 November 2020. “Rapat penetapan besaran UMK akan berjalan seperti biasanya dengan mengedepankan asas mufakat. Keputusannya pada 21 November 2020,” tandasnya. (rus)

“Bagi yang mau gabung menjadi wartawan di Kabupaten Bekasi, silahkan hubungi WA: 0815-1086-8686”