Dianggap Memberi Keterangan Berbelit-belit di Persidangan, Ini Kata H Agus Sopyan

oleh -543 views
Herman Sujito, H. Agus Sopyan, dan H. Barip saat memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Cikarang. (foto: tahar)


TARUMAJAYA, BEKASIPEDIA.com – Mantan Kepala Desa Segara Makmur, H. Agus Sopyan pasrah namanya kerap dijadikan terdakwa tunggal oleh salah satu media online saat memberitakan perkara yang sedang dijalaninya, sementara terdakwa lainnya yang berkaitan langsung dengan pokok perkara justru tidak pernah diberitakan

Ketidak berimbangan berita tersebut dituturkan H. Agus Sopyan kepada BEKASIPEDIA.com di kediamannya di Kampung Kebon, Kelapa Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (13/10/2020).

“Dari awal sidang”, lanjut Agus Sopyan menjelaskan.

Ada sekitar 20 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), sambung Agus Sopyan, dan sejauh ini dari hasil keterangan sejumlah saksi dan alat bukti tidak ada satupun yang menyebut saya adalah pelaku pemalsuan dokumen. Akte otentik, pembuatan girik dan keterangan waris yang diduga palsu itu sudah ada sejak tahun 2005 dari pemilik tanah sebelum terjadinya jual beli dari ahli waris ke ibu Hj Melly Siti Fatimah pada tahun 2011.

“Saya yakin wartawannya tidak mengikuti secara utuh jalannya persidangan selama ini, karena banyak fakta yang terlahir dari sejumlah keterangan saksi berbeda dengan hasil BAP penyidik, jadi saya sangat yakin tujuan dari pemberitaan tersebut hanya bermuatan politis karena ada pihak yang saya duga mencoba menghalangi keikutsertaan saya menjadi Kepala Desa , biasalah suasana Pilkades terkadang ada celah kesalahan sedikit saja dibesar-besarkan,” lanjutnya.

“Dan buktinya berita yang menerangkan saya berbelit-belit saat ditanya Majelis Hakim langsung menjadi santapan segar di komunitas Group Segara Makmur, tapi Alhamdulillah para kader dan masyarakat di sini sudah pada paham karena sejak awal kata-kata mafia tanah sudah menjadi dagangan politik mereka untuk menjaring massa,” pungkasnya tersenyum.

Mengenai anggaran Rp 3 juta yang didapat dari Hj Melly diakuinya memang untuk dirinya karena jadi saksi yang kemudian bertanda tangan di atas AJB, “Itupun kapasitas saya hanya saksi karena tugas saya waktu itu sebagai Sekdes yang diperintah oleh Kepala Desa, cuma istilah administrasi itu yang perlu diperjelas oleh Majelis Hakim,” pungkasnya menjelaskan.

Dari pantauan BEKASIPEDIA.com diketahu, Pengadilan Negeri Cikarang Kabupaten Bekasi. Hingga saat ini masih melakukan serangkaian persidangan dengan pokok materi pemeriksaan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait perkara dugaan pemalsuan surat terkait terbitnya Akte Jual Beli (AJB) Nomor 1368 tahun 2011 seluas 7.290 M2 atas nama Hj. Melly Siti Fatimah yang di laporkan oleh Lilis Suryani.

Sedikitnya sekitar 20 saksi telah dimintai keterangannya seputar terbitnya AJB dan surat keterangan ahli waris. Untuk menguatkan pokok materi persidangan, sejumlah saksi fakta pun dihadirkan Jaksa Penuntut umum (JPU).

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi telah melimpahkan berkas perkara pemalsuan surat kepada Pengadilan Negeri Cikarang dan didaftarkan pada Kamis 12 Maret 2020. Kemudian pada tanggal (24/3/2020) perkaranya mulai digelar dengan melibatkan staf ahli Bupati Herman Sujito ( ex camat Tarumajaya), Alm. H. Amran (ex Kepala Desa Segara Makmur), H. Agus Sopyan (ex Kades Segara Makmur), Kaur Pemerintahan H. Barip. Dan H. Dagul, Agus Acep, Jaba Suyatma (ketiga nya pemilik tanah/ahli waris) serta pembeli Hj. Melly Siti Fatimah (terdakwa).

Selanjutnya melalui Tim Kuasa Hukum Ahmad Zen Das ‘Associates’ Jakarta , menilai apa yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi membawa perkara ini keranah pidana bukan keperdata tidak mencerminkan sikap menghormati terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 1242 dan 1243/Pid.B/2018/PN-Bks pada tanggal 19 Nopember 2018 yang menyatakan pemeriksaan terdakwa dihentikan dan surat dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal.

Selain itu, merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. No. 250 K/TUN/2015 tanggal 18 Juni 2015, yang memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi untuk menerbitkan permohonan SHM atas nama Hj.Melly Siti Fatimah karena ditemukan fakta bahwa Letak SHM No. 163 milik Pelapor (Lilis Suryani) tidak sama atau berbeda dengan bidang tanah yang diperjual belikan oleh Hj. Melly Siti Fatimah dengan H. M. Dagul Bin Rasim sebagaimana dalam AJB No. 1368/2011. (tahar)