Warga Keluhkan Minimya Sosialisasi Syarat Penggunaan Kartu Sehat Bekasi

Warga Keluhkan Minimya Sosialisasi Syarat Penggunaan Kartu Sehat Bekasi

Kartu Sehat Bekasi Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK).


MUSTIKA JAYA, bekasipedia.com - Pemerintah Kota Bekasi mulai mengetatkan pemakaian Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) miliknya berupa Kartu Sehat Bekasi Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK).

Para pemilik kartu, kini diwajibkan mengantongi surat rujukan dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi bila ingin mendapat pengobatan dari rumah sakit.

Sebelumnya, pemilik bebas menggunakan fasilitas ini di rumah sakit swasta tanpa harus mengantongi surat rujukan.

Salah seorang pengguna kartu KS NIK, Yani (56) mengeluhkan, minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah setempat.

Dia yang hendak menjalani operasi mata akibat penyakit katarak di Rumah Sakit Hermina Bekasi, harus diminta surat rujukan dari dinas terkait.

Dia baru mengetahui adanya aturan ini dari pihak rumah sakit ketika berobat pada Kamis (1/11/2018).

Saat itu, pihak rumah sakit memberikan selembar surat keterangan persetujuan tindakan medis agar diteken oleh pejabat dinas terkait.

"Keesokan (Jumat, 2/11/2018) harinya saya bersama keponakan langsung ke Dinas Kesehatan untuk minta persetujuan tindakan medis itu. Kondisi mata saya juga dicek oleh petugas dinas," kata warga Gang Geseng Mustikasari Nomor 11 RT 04/04, Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu (3/11/2018).

Menurut dia, seharusnya pemerintah daerah menyosialisasikan kebijakan baru ini kepada masyarakat sejak beberapa bulan lalu.

Dengan begitu, masyarakat bisa lebih menyiapkan diri untuk meminta surat persetujuan ke dinas terkait.

"Pelayanan sebelumnya tidak perlu surat persetujuan, baru kali ini saja dadakan diminta surat persetujuan. Untungnya di dinas tidak berbelit, hanya beberapa menit saja," ujarnya.

Meski demikian, dia mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang menjaminkan biaya kesehatan untuk warganya.

Dia berharap, pengobatan gratis ini dipertahankan bila perlu ditingkatkan untuk masyarakat dengan memangkas aturan yang dianggap berbelit.

Apalagi dengan keberadaan KS NIK sangat membantu masyarakat, terutama ibu rumah tangga ini.

Biaya operasi katarak senilai Rp 12 juta, kini ditanggung oleh pemerintah daerah lewat KS NIK. (rus/ist)

Bagikan Sekarang

Komentar Anda

Artikel Terkait