Terkuak! Perusahaan Tekstil Bakal Hengkang pada Akhir Tahun 2018

Terkuak! Perusahaan Tekstil Bakal Hengkang pada Akhir Tahun 2018

Ilustrasi.


CIKARANG, bekasipedia.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bekasi mendeteksi ada dua atau tiga perusahaan garmen atau tekstil bakal hengkang dari Kabupaten Bekasi pada akhir tahun 2018. Nah loh bakal banyak pengangguran dong...

Bahkan perusahaan tersebut bakal menjual asetnya untuk pindah ke tempat lain, sekaligus membayar upah karyawannya.

Ketua Apindo Bekasi Sutomo mengatakan, fenomena itu terjadi karena hasil produksi dengan nilai upah yang dikeluarkan tidak seimbang.

Mereka mencatat, biaya pengeluaran terutama membayar gaji karyawan lebih tinggi dibanding pendapatannya.

Apalagi pada 2019 mendatang, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi mencapai Rp 4,1 juta. Hal ini juga dipicu dengan sengitnya persaingan antara perusahaan yang bergerak di bidang serupa.

"Sebetulnya peristiwa penjualan aset perusahaan bukan hal pertama, karena jauh sebelumnya, ada beberapa perusahaan besar di Kabupaten Bekasi yang sudah lebih dulu hengkang," kata Sutomo, seperti dilansir Senin (17/12/2018).

Dia mengatakan, sebelumnya perusahaan besar seperti Sony dan Sanyo telah gulung tikar di Indonesia.

Untuk kedua perusahaan itu, pemicu hengkangnya karena tingginya biaya produksi terutama membayar gaji karyawan. "Jadi tidak imbang antara pemasukan yang diterima perusahaan dengan pengeluaran," ujarnya.

Tingginya persaingan dan UMK di wilayah Kabupaten Bekasi, maka perusahaan pindah ke daerah lain.

Biasanya mereka pindah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur yang nilai UMK lebih rendah dibanding Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Kalau ongkos produksinya sudah mahal mereka jelas mencari wilayah yang lebih murah," ucapnya.

Menurut dia, hampir semua perusahaan menginginkan adanya jaminan kenyamanan regulasi dari pemerintah.

Alasannya, jika tidak realistis untuk menjalankan produksi mereka mencari daerah lain yang memiliki kepastian regulasi.

"Tahun 2017 lalu sudah ada lima perusahaan tekstil yang hengkang, sekarang ini kembali juga ada perusahaan yang hengkang," ucapnya.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bekasi, Yaya Ropandi mengatakan, kenaikan UMK tahun 2019 tentu menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengusaha.

Salah satunya, ketidakmampuan pengusaha membayar upah karyawannya.

"Meski begitu sejauh ini, seluruh perusahaan siap memenuhi kenaikan upah minimum kabupaten 2019 sekitar 8,03 persen dibanding UMK 2018," kata Yaya.

Yaya mengatakan, sebetulnya penentuan UMK saat ini sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena menggunakan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

Aturan itu menyebutkan bahwa kenaikannya tidak lebih dari 8,03 persen, sehingga pengusaha bisa menghitung biaya karyawan pada tahun mendatang.

"Sebelum ada PP Nomor 78 tahun 2015 kenaikan upah tidak pasti, bisa mencapai 30 persen dari tahun sebelumnya, hal inilah yang membuat pengusaha kesulitan membayar upah karyawannya," ujarnya. (rus)  

Bagikan Sekarang

Komentar Anda

Artikel Terkait