Pemkot Bekasi Proses Pencairan Utang KS NIK ke Rumah Sakit Swasta

Pemkot Bekasi Proses Pencairan Utang KS NIK ke Rumah Sakit Swasta

Kartu Sehat Bekasi.


BEKASI SELATAN, bekasipedia.com - Pemerintah Kota Bekasi menyatakan, proses pencairan utang Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK) kepada rumah sakit swasta masih tahap proses pencairan.

Alasannya, proses pencairan utang masih terbentur administrasi.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Sopandi Budiman mengatakan, pihaknya masih menunggu proses administrasi dari Dinas Kesehatan.

Dia meminta kepada rumah sakit swasta agar tidak risau karena dananya sudah dialokasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.

"Alokasi anggaran KS NIK yang masuk pagu Dinas Kesehatan sebesar Rp 300 miliar. Dana itu akan dipakai untuk menutupi biaya kesehatan, termasuk membayar utang kepada rumah sakit swasta," kata Sopandi seperti dilansir Senin (14/1/2019).

Terkait rentang waktu pembayaran utang, kata Sopandi, pemerintah masih menunggu proses administrasi yang tengah dilakukan Dinas Kesehatan.

Salah satunya, berita acara pencairan penggunaan anggaran.

Sebab prosedur penggunaan anggaran harus mengikuti aturan yang berlaku.

"Tidak bisa langsung dicairkan kan ada aturannya untuk mencairkan uang negara," jelasnya.

Dia mencatat, nilai APBD Kota Bekasi tahun 2019 disepakati Rp 6,6 triliun.

Anggaran itu mengalami kenaikan 12,34 persen dari nilai APBD tahun 2018 yang besarnya mencapai Rp 5,8 triliun.

Dari dana itu, alokasi anggaran KS NIK yang ada di Dinas Kesehatan mencapai Rp 300 miliar, sedangkan Rp 105 miliar dialokasikan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Widodo Indrijantoro mengatakan, pemerintah daerah masih memverifikasi administrasi yang disodorkan pihak rumah sakit, sehingga dibutuhkan waktu untuk pencairan dananya.

"Setelah verifikasi data selesai dan data dinyatakan lengkap, akan kami bayar ke rumah sakit swasta," kata Widodo.

Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Kota Bekasi menyebut, Pemerintah Kota Bekasi memiliki tunggakan utang sebesar Rp 200 miliar dari pemakaian KS NIK.

Tagihan itu merupakan akumulasi bulan Juni sampai Desember 2018 kepada 36 rumah sakit swasta yang menjadi rekanan pemerintah daerah.

Ketua ARSSI Kota Bekasi, Irwan Heryanto mengatakan, tunggakan ini cukup mengganggu sistem keuangan rumah sakit.

Pihak rumah sakit menjadi kesulitan untuk mengelola layanan kesehatan tersebut, seperti pembelian obat dan alat kesehatan lainnya.

Menurut dia, selama ini rumah sakit telah melakukan penagihan pembayaran pengobatan ke Dinas Kesehatan Kota Bekasi dengan benar.

Pihak rumah sakit swasta, kata dia, langsung melakukan pemberkasan lengkap setelah dua hari pasien dibolehkan pulang ke rumah.

Sementara Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi justru berkata lain.

Dia menyebut berdasarkan verifikasi dari Dinas Kesehatan, utang Kota Bekasi mencapai Rp 129 miliar.

Menurut dia, tagihan sebesar Rp 129 miliar itu terhitung dari bulan Agustus sampai Desember 2018.

Rahmat meminta kepada rumah sakit swasta agar tidak risau karena pemerintah akan tetap membayar tunggakan pengobatan warganya yang menggunakan KS NIK.

"Jangankan Rp 200 miliar, sebesar Rp 500 miliar pun akan kita bayar, karena buat rakyat kita loh," katanya. (rus/ist)

Bagikan Sekarang

Komentar Anda

Artikel Terkait