KPUD: Semua Parpol di Bekasi Sudah Serahkan LPSDK

 KPUD: Semua Parpol di Bekasi Sudah Serahkan LPSDK

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Kota Bekasi, Jawa Barat. (ist)


BEKASI SELATAN, bekasipedia.com - Seluruh partai politik (Parpol) peserta Pemilu Legislatif di Kota Bekasi sudah menyelesaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) hingga batas waktu yang telah ditetapkan.

“Alhamdulillah, semua Parpol peserta Pemilu di Kota Bekasi, sudah serahkan LPSDK pada 2 Januari lalu,” kata Ahmad Edwin Solihin, Komisioner Bidang Hukum KPU Kota Bekasi, seperti dilansir Minggu (6/1/2019).

Dikatakannya, LPSDK ketentuannya wajib bagi Parpol untuk dilaporkan ke KPU. Meskipun dalam laporannya nihil dalam LPSDK tidak jadi persoalan.

“Dalam LPSDK, tidak masalah jika saldonya nihil. Tinggal Bawaslu melakukan pengawasan di lapangan jika ditemukan ada spanduk maka perlu dipertanyakan,” ujar Edwin.

Menurutnya, KPU hanya menerima laporan. Soal sanksi di lapangan ada Bawaslu. Data LPSDK, imbuhnya, tentu juga diberikan ke Bawaslu Kota Bekasi.

Dari LPSDK yang sudah diterima KPU Kota Bekasi, diketahui saldo sumbangan dana kampanye terbesar dari PPP Kota Bekasi, saldo dana kampanye mencapai Rp3,2 miliar, Golkar Rp1,4 miliar, PKB Rp574 juta lalu PKS Rp530 juta, kemudian PBB Rp510 juta.

“Parpol yang LPSDK nihil adalah Partai Perindo, Hanura dan PKPI,” tandas Edwin.

Lebih lanjut dia mengatakan, yang juga penting adalah Laporan Pemasukan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Karena akan ada sanksi tegas jika dalam laporan, setelah dilakukan audit, ditemukan keterangan tidak sesuai. Ditambah ada keterangan dari Bawaslu.

“Dalam LPPDK nanti, akan ada audit indpenden yang disiapkan KPU. Jika ditemukan dana kampanye tidak sesuai, maka sanksinya pidana. Jika tidak melaporkan LPPDK, sanksinya tidak dilantik jika terpilih,” tegas Edwin.

Komisioner KPU lainnya, Ali Asyifa, menambahkan, untuk tahapan laporan LPPDK ketentuan jadwalnya pada tanggal 25 April 2019. Dalam laporan setiap Parpol akan didampingi akuntan publik yang disiapkan oleh KPU sendiri. (rus)

Bagikan Sekarang

Komentar Anda

Artikel Terkait