Kementrian Sosial akan Merekrut Lebih dari 2 Persen bagi Penyandang Disabiltas.

Kementrian Sosial akan Merekrut Lebih dari 2 Persen bagi Penyandang Disabiltas.

Mentri Sosial Agus Gumiwang menabuh gendang tanda dibukanya secara resmi Hari Disabilitas Nasional. (foto: david)


BEKASI UTARA, bekasipedia.com - Negara menjamin kelangsungan hidup setiap warga Negara dan semua warga Negara punya kedududkan yang sama di mata hukum termasuk hak dan kewajibannya. Ini melandasi komitmen pemerintah untuk ikut memperjuangkan semua orang termasuk para penyandang disabitas.

Lahirnya Undang-undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menjamin kelangsungan hidup semua warga negaranya.

“Mari kita semua bersama-sama ikut berpartisipasi untuk mewujudkan persamaan hak dan kesempatan bagi saudara kita penyandang disabilitas, agar mereka bisa hidup lebih mandiri dan nyaman. Tanpa diskriminasi. Saya berharap ini bisa menjadi sebuah gerakan dan berharap di semua sektor ada keterlibatan para penyandang disabilitas. Bahkan baru-baru ini kita bisa menggelar event internasional yang besar yaitu Para Asian Games 2018,” kata Mentri Sosial Agus Gumiwang saat pembukan acara Hari Disabilitas Nasional, Minggu  (2/12/2o18) di Summarecon Bekasi, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Salah satu penyandang disabilitas bernama Ciko

Masih kata Agus, di Kementrian dan lembaga pemerintah ada aturan yang mengharuskan untuk merekrut minimal 2% dari jumlah karyawan yang ada di Kementrian nya. Kementrian sosial akan merekrut lebih dari 2% yang berasal dari saudara penyandang disabilitas.

Ciko salah satu penyandang disabilitas yang hadir dalam acara itu saat di wawancarai oleh bekasipedia.com menyatakan memang saat ini perubahan sudah mulai tampak tetapi belum signifikan.

Ia mengatakan kegembiraannya telah muncul-nya Undang-undang No 8 tahun 2016 tetapi, Implementasi-nya di lapangan belum optimal.

Misalnya, katanya, bagi penyandang tuna daksa seperti dirinya akses buat jalan, toilet khusus bagi penyandang disabilitas, akses buat pusat perbelanjaan atau area rekreasi termasuk parkir belum mendukung.

“Saya berharap agar pemerintah benar-benar menjalankan dan memastikan agar Undang-undang No. 8 ini dilaksanakan, sehingga kami kaum disabilitas bisa hidup mandiri tanpa harus menyusahkan orang lain,” ucap Ciko.

Dalam acara ini juga pemerintah membagikan sekitar 2000 alat bantu dengar yang dibagi cuma-cuma bagi penyandang disabilitas. Eben dari produsen yang ditunjuk oleh pemerintah membenarkan hal tersebut.

“Dalam acara ini kita telah menyiapkan sekitar 2000 alat dengar yang di bagi cuma-cuma berdasarkan data yang telah diberikan oleh Departemen Sosial. Rangkaian nya untuk hari pertama ini kita memeriksa satu persatu karena setiap orang berbeda tingkat kemampuan nya mirip seperti memakai kaca mata, “ Imbuhnya. (dav)

Bagikan Sekarang

Komentar Anda

Artikel Terkait