Jelimetnya Pemakaman di Bekasi, Ini Keterangan UPTD Pemakaman

Jelimetnya Pemakaman di Bekasi, Ini Keterangan UPTD Pemakaman

Ilustrasi pemakaman umum di Bekasi.


BEKASI SELATAN, bekasipedia.com - Dewasa ini keberadaan lahan untuk pemakaman sudah semakin sempit, seiring dengan pesatnya pembangunan. Tak pelak, urusan kematian yang sejatinya diberi kemudahan, menjadi sebuah polemik karena kebutuhan akan lahan makam tak berimbang dengan ketersediaan.

Ironisnya, kondisi ini justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang menjadikan lahan makam sebagai komoditas komersial yang diperjualbelikan dengan harga cukup tinggi. Hal ini pula yang kemudian membuat kebanyakan masyarakat khususnya kaum marginal, semakin kesulitan mendapat lahan makam untuk sanak saudara yang meninggal dunia.

Walaupun kenyataan di lapangan demikian ditampik oleh Kepala UPTD Pemakaman Pemerintah Kota Bekasi, Yayan Sopian. Dia membantah adanya kesulitan yang diberikan pihak pengelola kepada masyarakat terkait lahan pemakaman.

"Kecuali kalau lewat yayasan, kami tidak tahu-menahu ya. Soalnya kan banyak yang salah persepsi, banyak yang diberitakan bahwa pemakaman itu mahal dan lainnya. Mereka itu tidak tahu karena lewat yayasan. Yayasan kan bukan urusan ini. Jadi yayasan yang datang ke kami, mereka sudah diolah oleh yayasan dari memandikan, kain kafan, ambulans dan segala macam lah itu," kata Yayan seperti dilansir Senin (14/1/2019).

Sebaliknya, kata dia, masyarakat justru semakin dimudahkan untuk pelayanan pemakaman. Karena berdasarkan Perwal Nomor 103 Tahun 2017 yang merupakan perubahan dari Perda Nomor 9 Tahun 2012, pemerintah daerah telah membebaskan seluruh biaya retribusi.

"Yang masih ada itu hanya ambulans jenazah aja, kendaraan jenasah saja, Rp100ribu. Kalau untuk pemakaman, pengangkatan rangka, termasuk daftar ulang per tiga tahun dan pemakaman tumpang, itu semuanya gratis," ujarnya.

Dalam hal ini, kata dia, ahli waris yang hendak memakamkan sanak keluarganya, hanya perlu melengkapi persyaratan yang sudah menjadi ketetapan pemerintah daerah.

"Syaratnya untuk pemakaman, KTP almarhum dengan keterangan kematian. Kalau kematian di rumah sakit otomatis dari rumah sakit. Kalau hanya misalkan sakitnya di kampung, ya pengantar RT RW dilampirkan dengan surat kematian dari Kelurahan," paparnya.

Untuk perpanjangan pemakaian lahan TPU, ahli waris diberi jangka waktu selama tiga tahun pertama. Selanjutnya, apabila ahli waris tidak melakukan daftar ulang, maka dengan terpaksa pihak pengelola TPU membongkar makam untuk pemakaman baru (tumpang tindih).

"Kan ada di Pasal 17, bila mereka tidak daftar ulang selama tiga tahun berturut-turut, mereka juga takut makam ditimpa orang. Tapi Alhamdulilah di kami tidak ada yang namanya makam orang ditimpa dengan yang lain," jelasnya.

Sedangkan untuk perawatan, sepenuhnya diserahkan kepada ahli waris yang bisa berkoordinasi langsung dengan penjaga makam setempat. "Untuk perawatan itu tergantung si ahli waris. Kalau ahli waris minta, ya itu mah individu ke orang lapangan. Jadi perorangan, tidak dikelola oleh kantor. Kalau misalkan setahun Rp360ribu, berarti kan sehari seribu perak, untuk misalkan supaya rumput hijau, tidak kering, pokoknya dirawat oleh para pekerja dari luar," ungkapnya.

Terkait fenomena makam fiktif yang sempat mengebohkan masyarakat pasca ditemukan di sejumlah TPU di wilayah Jakarta, Yayan bersyukur hal tersebut tidak terjadi di TPU di Kota Bekasi.

"Alhamdulilah, kalau di Kota Bekasi tidak ada makam fiktif. Kalau menemukan, mendingan saya berhentikan, mereka kan bukan pegawai, pecat saja," tegasnya.

Sementara, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Choiruman J Putro menyampaikan, seluruh lapisan masyarakat wajib mendapatkan pelayanan yang sama dalam hal pemakaman di area TPU.

Hal ini untuk mematahkan diskriminasi yang kerap dilontarkan masyarakat, dimana kalangan berduit lebih mudah mendapat lahan makam ketimbang kalangan bawah.

"Jelas tidak boleh ada diskriminasi. Namun harus diakui, kondisi di lapangan sangat berbeda dengan apa yang diatur dalam Perwal," ujarnya.

Untuk itu, kata dia, DPRD memandang perlu Perda Pemakaman yang mengatur hak dan kewajiban bagi pihak pengelola TPU dan tempat pemakaman lain termasuk tanah wakaf, sehingga tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan tanah makam dengan pengawasan Pemkot Bekasi terhadap para pengelolanya.

"Termasuk sanksi bagi pihak pengelola bila terbukti membiarkan atau lalai terhadap kewajibannya, sehingga hak warga menjadi dilindungi secara tegas dan kuat, baik tehadap calo tanah makam maupun makam fiktif," tegasnya.

Meski demikian, Choiruman mengaku belum ada aturan khusus terkait sanksi bagi oknum yang terlibat kasus makam fiktif dan lainnya. "Sanksi memang belum diatur secara khusus dalam Perwal, sehingga dapat dipandang sebagai pidana umum, penipuan," paparnya.

Selain TPU, ada 3 jenis tanah pemakaman lain yang tertulis dalam Perwal. Masing-masing, yakni Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) yang dikelola oleh yayasan/badan sosial atau keagamaan. Tempat Pemakaman Khusus (TPK) yang disediakan karena faktor sejarah dan kebudayaan yang mempunyai arti khusus. Dan terakhir adalah makam wakaf yang berasal dari tanah wakaf.

"Bagi orang terlantar, yaitu orang yang tidak mempunyai ahli waris atas jenazah yang bersangkutan, maka menjadi tanggungjawab Pemda, agar tidak ada jenazah yang tidak dikuburkan karena faktor apapun. Dan seluruh biaya dibebankan ke Pemkot dalam APBD," jelasnya.

Belum terealisasinya wacana Pemkot Bekasi yang akan membebaskan retribusi lahan makam dari awal tahun 2018, disebutkan karena bertentangan dengan Perwal yang ada.

"Jelas bukan tidak terealisasi, tapi tarif yang dikenakan hingga hari ini bertentangan dan melanggar Perwal 103 Tahun 2017," akunya.

Mengingat jumlah penduduk yang terus bertumbuh, Choiruman menekankan pentingnya perencanaan secara komprehensif terkait ketersediaan lahan TPU.

"Tentu disesuaikan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kemerataan dan akses terhadap pemanfaatan TPU, manajemen keindahan, keteraturan, kenyamanan dan keamanan tanah pemakaman yang modern dan maju," ujarnya.

"Untuk itu perlu dibangun Sistem Informasi Tanah Pemakaman yang Terpadu. Kita berharap ada pandangan yang lebih cerdas, maju dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem penataan taman, untuk tanah makam yang diatur lebih jauh dalam Perda Pemakaman," pungkasnya. (rus/okz)

Bagikan Sekarang

Komentar Anda

Artikel Terkait