DPRD Kota Bekasi: Tunggakan Kartu Sehat Bekasi Tidak Sampai Rp 200 Miliar

DPRD Kota Bekasi: Tunggakan Kartu Sehat Bekasi Tidak Sampai Rp 200 Miliar

Gedung DPRD Kota Bekasi.


BEKASI TIMUR, bekasipedia.com - Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Chairoman J Putro mengatakan, klaim tagihan Kartu Sehat Berbasisi Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) atau biasa disebut KS Bekasi yang belum dibayarkan kepada rumah sakit swasta tidak sampai Rp 200 miliar.

Ia menjelaskan, berdasarkan laporan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) telah dibayarkan klaim sebanyak Rp 231,7 miliar sehingga jumlah klaim yang belum dibayar mencapai Rp 188 miliar.

"Artinya angka itu lebih sedikit dari yang diperkirakan ARSSI (Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia)," kata Chairoman, Kamis (27/12/2018).

Dia menambahkan, pada APBD murni 2018, alokasi anggaran untuk KS-NIK sebesar Rp 170 miliar. Namun, nyatanya kurang dan dilakukan penambahan dalam perubahan parsial sebanyak dua kali menjadi 419,7 miliar.

Namun Chairoman menilai, penunggakan pembayaran akibat berlebihnya tagihan merupakan cerminan dari program yang tidak matang.

“Andaikan ternyata total klaim yang ditagih lebih dari Rp 419,7 miliar, itu baru bisa dibayarkan pada APBD Perubahan 2019,” jelas dia.

Ketua ARSSI Kota Bekasi Irwan Heriyanto mengatakan, ada sedikitnya 36 rumah sakit swasta di Kota Bekasi yang bekerja sama dengan Pemkot Bekasi untuk menjalani program jaminan kesehatan tersebut.

Pada Oktober 2018, pihaknya mencoba merinci tagihan 36 rumah sakit swasta yang belum dibayarkan Pemkot Bekasi. Hasilnya, tagihan untuk program KS dari Juni, Juli, Agustus, sampai September sebesar Rp 200 miliar.

"Dibulan Oktober itu kita coba merinci, dan angkanya sekitar segitu (Rp 200 m), apakah ada pembayaran lagi atau belum waktu itu pernah di janjikan tapi besaran berapa-berapanya saya belum jelas," kata Irwan saat dikonfirmasi. (trb/rus)

Bagikan Sekarang

Komentar Anda

Artikel Terkait