Cegah Kasus Suap Terulang, Perizinan Tidak Boleh Rumit

Cegah Kasus Suap Terulang, Perizinan Tidak Boleh Rumit

Petugas melayani warga yang mengurus izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sektor perizinan menjadi salah satu zona merah terjadinya praktik korupsi di pemerintah daerah. (ist/prc)


CIKARANG PUSAT, bekasipedia.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyatakan, salah satu penyebab terjadinya praktik suap di sektor perizinan karena rumitnya tahapan memeroleh izin. Meski disebut perizinan satu pintu, namun faktanya “banyak jendela” yang harus dikunjungi.

“Kondisinya memang demikian. Sudah jadi rahasia umum jika perizinan satu pintu itu hanya nama saja. Tetap saja, satu pintu tapi banyak jendela. Kalau disebut itu memudahkan, faktanya banyak pemohon izin yang tetap merasa kesulitan karena harus memperoleh rekom dari unit teknis,” kata Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Romi Oktaviansyah pada Selasa (30/10/2018).

Hal tersebut diungkapkan Romi berkaitan dengan terungkapnya kasus suap Meikarta yang menyeret kepala daerah hingga sejumlah kepala dinas dan kepala bidang di Pemerintah Kabupaten Bekasi. Suap yang disepakati hingga Rp 13 miliar itu kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kami mendukung proses hukum yang terjadi. Namun kami lebih mendukung lagi adanya perbaikan yang menyeluruh pasca terbongkarnya praktik ini. Soalnya, kasus penggunaan uang ini bukan pertama kali terjadi di perizinan,” kata dia.

Seperti diketahui, pada September 2017 lalu, pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Abdul Hamid tertangkap tangan menerima uang Rp 34 juta untuk pengurusan izin. Kasus ini ditangani oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Dikatakan Romi, perlu ada perubahan yang menyeluruh untuk mencegah praktik uang terus terjadi di sektor perizinan. Salah satu upayanya yakni dengan menempatkan seluruh perwakilan dinas yang berkaitan dengan izin untuk berkantor di DPMPTSP.

“Seperti contohnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang buka loketnya di DPMPTSP, kemudian Dinas Lingkungan Hidup juga berkantor di DPMPTSP, Dinas Perhubungan serta instansi lain yang berkaitan,” ucapnya.

Tidak harus seluruh stafnya berkantor di perizinan, kata Romi, namun hanya bidang yang berkaitan. “Karena sesungguhnya satu pintu itu yang demikian. Orang yang ingin mengajukan izin itu tinggal datang saja kantor perizinan karena semua dinas ada di situ. Jadi tidak perlu seperti sekarang, katanya satu pintu tapi untuk mengurus Amdal harus ke kantor lingkungan hidup, mengurus lalu lintas harus ke Dinas Perhubungan, makanya tetap banyak jendela,” ucap dia.

Rumitnya perizinan di Kabupaten Bekasi ini yang memicu terjadinya praktik penggunaan uang. Para pemohon izin yang tidak memiliki waktu banyak akhirnya memilih jalan pintas agar perizinannya segera diurus. “Di sini ada supply and demand yang sebenarnya dilarang maka harus segera dipangkas,” ucap dia.

Sebelumnya, persoalan perizinan ini sempat disindir Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono. Usai memberi pengarahan kepada para pegawai di Pemkab Bekasi, Sumarsono lantas memantau pelayanan di DPMPTSP. Senada dengan Romi, Sumarsono pun menyayangkan proses perizinan yang rumit.

“Sekarang itu inginnya yang simpel, tidak perlu rumit tapi di DPMPTSP Kabupaten Bekasi saya pikir masih rumit. Seharusnya semua izin bisa diurus di sini, kan namanya satu pintu. Saya ingin ini segera dibenahi,” ucap dia.

Seperti diketahui, persoalan perizinan ini membuat bupati non aktif Neneng Hasanah Yasin ditahan KPK. Tidak hanya itu, komisi antirasywah ini pun menahan Kepala DPMPTSP Dewi Tisnawati, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas PUPR Jamaludin beserta seorang kepala bidangnya Neneng Rahmi.

Kasus ini kini telah memasuki tahap pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk bos Lippo Group James Riady. (ist/rus)

Bagikan Sekarang

Komentar Anda

Artikel Terkait