APBD Kabupaten Bekasi 2019 Tembus Rp 5,8 Triliun

APBD Kabupaten Bekasi 2019 Tembus Rp 5,8 Triliun

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.


CIKARANG PUSAT, bekasipedia.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi 2019 akhirnya ditetapkan. Sebelumnya, pembahasan anggaran mengalami keterlambatan sehingga paripurna penetapan pun baru dapat digelar tengah malam.

Rapat Paripurna penetapan APBD 2019 digelar Jumat (30/11/2018) kemarin pukul 23.56 WIB, atau beberapa saat sebelum masa penyusunan APBD ditutup. Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019, pemerintah daerah diberi batasan waktu penetapan APBD hingga 30 November.

Jika melewati tanggal tersebut, pengajuan APBD ditolak dan dikenai sanksi yakni menyelenggarakan pemerintahan dengan APBD tahun sebelumnya. "Tentu saja ini yang kami hindari karena pasti akan berpengaruh pada pembangunan di Kabupaten Bekasi. Makanya pembahasan kami gelar secara maraton sehingga alhamdulilah selesai," kata Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, seperti dilansir Senin (3/12/2018).

Pada paripurna yang digelar di ruang sidang utama Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat ini, Nyumarno membacakan naskah APBD hasil pembahasan. Tidak seperti biasanya, pembacaan naskah dilakukan dengan nada cepat demi meloloskan APBD agar terhindar dari sanksi.

"Tentu banyak dampak negatif jika Kabupaten Bekasi terkena sanksi. Seperti Dana Intensif Daerah (DID) ke Kabupaten Bekasi yang mencapai sekitar Rp 38 miliar dari APBN bisa tidak kita terima jika penetapan molor. Selain itu akan berdampak pada pembangunan di Kabupaten Bekasi juga, konsekuensi menggunakan APBD tahun sebelumnya jika terlambat sampai 30 November," kata dia.

Disamping itu, jika terlambat, maka hak keuangan Bupati dan DPRD juga akan terkendala. Mereka tidak bisa terima gaji selama 6 bulan. "Meskipun memang nantinya dievaluasi, apakah keterlambatan disebabkan karena DPRD atau karena eksekutif. Kalau keterlambatan karena eksekutif, maka ya bukan DPRD yang salah, mereka yang harus kena konsekuensi tidak terima gaji," ucap Nyumarno.

Dari hasil pembahasan, APBD tahun 2019 telah diputuskan sebesar Rp 5,8 triliun lebih. Terdapat kenaikan sebesar Rp 54,7 miliar dari pembahasan awal sebesar sekitar Rp 5,7 miliar.

"Postur APBD tahun 2019 tersebut selain untuk pemenuhan kegiatan di semua OPD Pemkab Bekasi, juga ada anggaran kenaikan Jastek tenaga pendidikan, kenaikan honor/gaji THL di beberapa SKPD, TPP bagi PNS, kenaikan honor RT dan RW, juga mengalami kenaikan," ucap dia.

Diungkapkan dia, pada APBD 2019, dianggarkan pula pelebaran jalan di wilayah Jalan Raya Cikarang-Serang senilai Rp37 miliar. "Ini kemarin yang banyak dikeluhkan masyarakat. Termasuk juga pengadaan lahan untuk perluasan RSUD Cibitung senilai Rp 7 milik, kami anggarkan. Kemudian sejumlah kegiatan infrastruktur seperti pembuatan sumur bor, jembatan, bangunan negara dan bangunan pendidikan juga banyak dianggarkan," kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan ini.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar mengatakan, keterlambatan pembahasan APBD telah terjadi sejak KUA PPAS 2019. Sunandar menyayangkan terlambatnya pihak eksekutif mengajukan draf KUA PPAS hingga berpengaruh pada pembahasan APBD.

"Ini yang kedepan tidak boleh terjadi lagi. Eksekutif harus lebih giat lagi dalam menyampaikan KUA PPAS atau RAPBD harus tepat waktu, nggak boleh molor-molor. Dengan ditetapkannya APBD tahun 2019 ini, saya berharap kinerja semua SKPD juga harus ditingkatkan, dan realisasi penyerapan anggaran juga harus maksimal," kata Sunandar. (*)

Bagikan Sekarang

Komentar Anda

Artikel Terkait