Calon Kades Segara Makmur, H. Agus Sopyan: Ada yang Mencoba Memetik Tanpa Harus Menanam

oleh -1.177 views

TARUMAJAYA, BEKASIPEDIA.com – “Selaku masyarakat dan sebagai Warga Negara, saya taat dan tunduk terhadap aturan hukum yang berlaku. Saya akan ikuti prosesnya sampai adanya Inkrah yang berkekuatan hukum tetap.” Hal tersebut diutarakan H Agus Sopyan seusai digelarnya sidang dakwaan pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (07/4/2020) kemarin.

Namun, terkait sebutan Mafia Tanah yang selalu diberitakan oleh salah satu media online, Agus Sopyan sangat menyayangkan dan terkesan mengkriminalisasi para terdakwa lain selain dirinya.

“Saya sayangkan pemberitaan tersebut sangat tidak berimbang dan tidak ada kode etiknya, sebagai sarana informasi peran media sebelum dikonsumsi publik seharusnya ada klarifikasi dan konfirmasi terdahulu, ini ada apa? tapi saya pahamlah.. dalam suasana Pilkades seperti ini ada saja yang mecoba memetik tanpa harus menanam,” ujarnya dengan senyum sinis.

Di tempat yang sama, Masri Harahap, S.H. Penasihat Hukumnya (Law Office Ahmad Zen Das ‘Associates’ Jakarta) turut menyayangkan kliennya H. Agus Sopyan dikaitkan dengan Mafia Tanah karena kapasitas terdakwa hanya sebagai saksi yang diduga telah memalsukan surat girik dan keterangan ahli waris palsu pada kasus jual beli tanah antara Hj. Melly Siti Fatimah dan H.M. Dagul, cs.

Terlebih dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal (16/17/2018) lalu pada dakwaan yang sama telah diputuskan bahwa keberatan terdakwa diterima, menyatakan batal surat dakwaan penuntut umum serta menyatakan pemeriksaan perkara tersebut dihentikan.

“Jangan terlalu dini memberikan framing “Mafia Tanah” terhadap client kami, padahal belum tentu hal itu benar, dan faktanya hanya ada 1 perkara yang didakwakan, kami meyakini bahwa client kami terutama H. Agus Sopyan dan H. Barif HD memang tidak bersalah dalam proses jual beli antara Hj. Melly Siti Fatimah dan H.M. Dagul, cs. Justru kami menilai mereka adalah korban dalam perkara ini,” ungkap Masri Harahap SH kepada BEKASIPEDIA.com di Pengadilan Negeri Cikarang.

“Karena kapasitas mereka hanyalah sebagai saksi yang diperintahkan oleh Alm. H. Amran selaku Kepala Desa Segaramakmur untuk menyaksikan proses jual beli antara Hj. Melly Siti Fatimah dan H.M. Dagul, cs.
apakah jual beli itu benar atau tidak, itu adalah tanggung jawab Pihak Penjual dan Pembeli,” terangnya.

Masih kata Masri, dalam permasalahan ini H. Dagul dan H. Melly Sudah melengkapi seluruh persyaratan jual beli, maka tidak ada alasan untuk tidak memberikan pelayanan kepada mereka. Sehingga tidak benar client kami, H. Agus Sopyan dan H. BARIF didakwa membuat Girik Palsu dan surat keterangan waris palsu, karena semua dokumen itu sudah diurus sendiri oleh penjual dan pembeli sejak tahun 2005.

“Niat jahat (mens rea) bisa diukur dari motivasi perbuatan itu dilakukan, faktanya H. Agus Sopyan dan H. Barif sama sekali tidak menerima keuntungan apapun dari transaksi jual beli ini, dan itu sudah dikonfirmasi oleh Hj. Melly Siti Fatimah selaku pembeli maupun H.M. Dagul Selaku Penjual,” ucapnya menjelaskan.

“Kami telah menyampaikan keberatan atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, dan kami berharap pemeriksaan perkara ini dihentikan. Kami juga ingin menyampaikan, agar semua pihak menghormati asas praduga tidak bersalah, dalam proses ini, agar jangan terlalu dini menyebut “Mafia Tanah” terhadap client kami,” pungkasnya.

Dari pantauan BEKASIPEDIA. com, jalannya persidangan Selasa (7/4/2020), Kuasa Hukum Terdakwa H. Agus Sopyan, S.E. dan H. Barif HD, mengajukan Nota Keberatan terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena uraian fakta materiil dalam Surat Dakwaan tersebut hanya copy paste tidak ada bedanya dengan dakwaan yang sebelumnya sudah pernah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bekasi Bernomor 1242/Pid.B/2018/PN-Bks pada tanggal 19 Nopember 2018 atas nama Hj. Melly Siti Fatimah, H.M. Dagul, Agus Acep dan Jaba Suyatna.

Bahwa dalam putusan tersebut pada pokoknya, Pengadilan Negeri Bekasi tetap merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. No. 250 K/TUN/2015 tanggal 18 Juni 2015, yang memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi untuk menerbitkan permohonan SHM atas nama Hj. Melly Siti Fatimah karena ditemukan fakta bahwa Letak SHM No. 163 milik Pelapor (Lilis Suryani) tidak sama atau berbeda dengan bidang tanah yang diperjual belikan oleh Hj. Melly Siti Fatimah dengan H. M. Dagul Bin Rasim sebagaimana dalam AJB No. 1368/2011. Karena itu, Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat bahwa Lilis Suryani tidak memiliki legal standing untuk melaporkan jual beli antara Hj. Melly Siti Fatimah dengan H. M. Dagul, dkk

Bahwa perintah dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam putusan Bernomor 1242/Pid.B/2018/PN-Bks pada tanggal 19 Nopember 2018, sedang dilaksanakan oleh Hj. Melly Siti Fatimah dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Cikarang Register No. 22/Pdt.G/2020/PN-Ckr Tanggal 4 Februari 2020, dan hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan.

Atas dasar tersebut, Kuasa Hukum terdakwa dalam materi eksepsi yang di ajukan hari ini, pada intinya meminta agar Majelis Hakim memutuskan agar kembali menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dan mengentikan pemeriksaan perkara pidana ini, sampai proses perdatanya diputus sesuai dengan Pasal 81 KUHAP Jo. SEMA No 1 Tahun 1956.

Sidang selanjutnya di gelar pada tanggal 21/4/20 mendatang untuk memberi kesempatan Jaksa Penuntut Umum mempelajari materi Eksepsi terdakwa. (tahar)