BEKASI SELATAN, bekasipedia.com – Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) Kota Bekasi menjadi kartu andalan Pemerintah Kota Bekasi untuk memberikan jaminan kesehatan gratis kepada warganya.
Namun, pemakaian KS NIK itu kerap bermasalah. Ya itu, mulai dari pembayaran tagihan KS-NIK seringkali lambat atau menunggal di sejumlah rumah sakit swasta.
Masalah lainnya, sejumlah pengguna KS-NIK mengeluhkan tak dapat penanganan segera.
Atas hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Fraksi PKB Ahmad Ustuchri mengungkapkan, pelaksanaan KS-NIK memang butuh evaluasi.
Pasalnya, KS-NIK ini sering terjadi tunggakan karena masyarakat bebas menggunakan kartu itu untuk berobat.
“Memang awal peluncurannya masyarakat bebas berobat tanpa rujukan. Kemudian akhir tahun lalu dievaluasi dengan diwajibkannya rujukan dari Puskesmas sebelum berobat ke rumah sakit. Memang harus seperti itu,” kata Ahmad Ustuchri, seperti dilansir Kamis (21/2/2019).
